Disdik Sulsel Siap Jalankan Rencana Pengembalian Jurusan di SMA
- Rencana Kementerian Dikdasmen untuk kembali menerapkan sistem peminatan jurusan di SMA mendapat respons dari Dinas Pendidikan Sulsel.
- Kepala Dinas Pendidikan Sulsel menyatakan kesiapan pihaknya dalam menyambut kebijakan tersebut, meski belum menerima arahan resmi dari pemerintah pusat.
- Sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan telah memiliki pengalaman menerapkan sistem peminatan jurusan ini sebelumnya dan tidak akan mengalami kesulitan yang berarti jika kebijakan ini dihidupkan kembali.
Makassar, IDN Times - Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengembalikan sistem peminatan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA mendapat respons dari berbagai daerah, termasuk dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menyambut kebijakan tersebut. Meski begitu, hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Sebenarnya kalau kami, bagaimana pun juga berada di bawah naungan Kementerian Dikdasmen. Artinya, apapun kebijakan nanti, khususnya terkait masalah kurikulum, kami harus siap untuk pelaksanaannya di sekolah,” kata Iqbal saat diwawancarai IDN Times via telepon, Sabtu (19/4/2025).
1. Sekolah telah memiliki pengalaman menerapkan sistem peminatan jurusan
Iqbal mengatakan sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan telah memiliki pengalaman menerapkan sistem peminatan jurusan ini sebelumnya. Karena itu, sekolah-sekolah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti jika kebijakan ini dihidupkan kembali.
"Mereka (sekolah) kan sudah pernah melaksanakan. Mereka sudah paham. Artinya, sudah siap ketika kurikulum ini dilaksanakan nanti di seluruh Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan. Mau tidak mau, kita harus siap memang melaksanakan," kata Iqbal.
Meskipun begitu, Dinas Pendidikan Sulsel belum menerima regulasi resmi dari kementerian. Iqbal mengatakan pihaknya hanya sebatas mendengar informasi dari media.
"Secara tertulis, seperti aturan atau Permendikdasmen, kami belum dapatkan. Apakah dilaksanakan tahun ini, termasuk teknisnya bagaimana, kami menunggu regulasinya dikeluarkan untuk siap diterapkan nanti, khususnya di Sulawesi Selatan," katanya.
2. Setiap sistem punya plus dan minus
Terkait dampak terhadap Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas lintas disiplin, Iqbal mengakui adanya plus dan minus dari setiap sistem. Namun dia menegaskan bagian terpenting adalah bagaimana kurikulum mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan.
"Adapun perubahan kurikulum, yang penting intinya kita bagaimana supaya peningkatan mutu keunggulan siswa itu bisa memang lebih baik lagi ke depan," jelasnya.
Jika misalnya nanti kebijakan ini kembali diterapkan, maka sekolah-sekolah SMA tidak akan kaget lagi sebab sudah punya pengalaman sebelumnya. Hanya saja, jika dibandingkan dengan Kurikulum Merdeka, maka perlu adanya pembenahan pada beberapa sisi.
"Ada pembenahan-pembenahan bagaimana supaya pelaksanaannya betul-betul dampaknya yang kita harus tahu. Itu bisa meningkatkan mutu pendidikan anak-anak," kata Iqbal.
3. Pemda akan dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan
Iqbal juga memastikan pemerintah daerah biasanya dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan melalui rapat-rapat teknis bersama kementerian. Pemerintah daerah biasanya akan diundang baik secara langsung maupun virtual untuk diminta memberi pertimbangan dan masukan jika ada kebijakan baru yang akan diterapkan.
"Kita dilibatkan semua, meminta pertimbangan, masukan bahkan mungkin permintaan dari kepala sekolah, guru-gurunya sudah dilaksanakan. Jadi saya kira apa yang dikeluarkan oleh kementerian itu sudah memang dikaji dan dianalisis dengan baik," katanya.
.jpg)
