Diisukan Dukung Gerakan Radikal, Ini Rekam Jejak Aswar Hasan KPI

Bergelar doktor, Aswar berstatus dosen tetap di Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin. Dia juga aktif sebagai praktisi media dan informasi serta peneliti. Aswar berbekal kuifikasi keilmuan, ilmu komunikasi (Strata I/S1), ilmu komunikasi konsentrasi media massa (Megister/S2), Administrasi Publik untuk kualifikasi Doktoral (S3).

Di Unhas, Aswar mengampu sejumlah mata kuliah. Dia supervisor utama untuk penelitian mahasiswa S1 dan S2. Di samping itu, aktif sebagai narasumber media massa untuk kualifikasi kajian media serta kebebasan informasi publik.

Belakangan, Aswar lebih aktif di luar kampus karena dipercaya menduduki posisi pada lembaga publik. Dia juga pernah mengaku tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fungsional dari Unhas selama bertugas di luar.

Aswar Hasan pernah menjabat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel. Masing-masing pada periode 2004-2007 dan 2007-2011. Lembaga ini umumnya bertugas mengawasi isi siaran radio dan televisi, penegakan regulasi, serta formulasi pengawasan televisi sistem jaringan. 

Pada periode 2007-2011, KPID Sulsel mengeluarkan rekomendasi kelayakan terhadap 103 lembaga penyiaran di daerah. KPID juga mengeluarkan proses perizinan kepada 10 stasiun TV yang melaksanakan sistem stasiun jaringan. Di sisi lain, jumlah temuan dan pengaduan publik berkaitan dengan isi siaran sebanyak 782 dugaan pelanggaran.

Usai menuntaskan tugas di KPID, Aswar terpilih sebagai komisioner Komisi Informasi Publik (KIP). Di sana dia menjabat dua periode, masing-masing pada 2011-2015 dan 2015-2019. Aswar dipercaya sebagai Koordinator pada periode pertamanya.

KIP berperan mengawal transparansi informasi dari lembaga pemerintahan terhadap masyarakat. Para komisioner juga menjadi hakim dalam sengketa informasi yang diajukan pelapor.

Pada tahun 2014, KIP menerima aduan dari seorang mahasiswa yang meminta transparansi pengelolaan keuangan di Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Aduan itu berlanjut hingga persidangan, namun Aswar menolak menjadi hakim demi menghindari konflik kepentingan dengan almamaternya. Pada akhirnya pihak Unhas kalah dan wajib menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada mahasiswa.

Aswar Hasan tak hanya dikenal sebagai narasumber di media massa. Dia juga aktif menyampaikan gagasannya dalam bentuk kolom opini, baik di media cetak maupun daring.

Tema yang diangkat tak jauh dari politik dan kajian sosial. Sebagian tulisannya diabadikan melalui laman Facebook. 

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dideklarasikan sebagai organisasi resmi pada 15 April 2001 di Makassar. Komite ini menaungi umat Muslim dari berbagai kalangan dalam merancang dan mengorganisir gerakan  damai untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam di Sulsel. Aswar pernah menjabat Sekretaris Jenderal sebelum nonaktif karena terpilih sebagai komisioner KPID di tahun 2004.

Dalam Perjalanannya, KPPSI pernah memperjuangkan Sulsel diberi otonomi khusus untuk penegakan syariat Islam dalam kerangka NKRI. Upaya ini ditempuh melalui gerakan sosial pendidikan, sosial politik, maupun gerakan legislasi. Namun upaya itu tidak pernah direstui pemerintah maupun lembaga legislatif.

Pada tahun 2004, Aswar Hasan yang sudah menjabat Ketua KPID Sulsel, pernah dicekal masuk Australia. Visa kunjungannya ke negara itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Tidak jelas alasan pencekalan.

Aswar sedianya menghadiri undangan Australia National University. Dia diagendakan berbicara tentang realitas Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Saat itu Aswar berharap dapat membantu meluruskan pandangan negatif Australia dan dunia barat tentang Islam.