Danny Pomanto: Jangan Cari yang Baru, Lanjutkan yang Sudah Terbukti!

Danny memaparkan tiga kriteria utama bagi program yang perlu dipertahankan dalam RKPD 2026, yaitu pertama bermanfaat bagi masyarakat, dengan hasil yang bisa diukur melalui indeks kebahagiaan.

Kedua, bermanfaat bagi nasional, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Ketiga, bermanfaat secara global dengan program yang diakui dunia.

Dia juga menyoroti pentingnya program yang produktif dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, program yang hanya berputar-putar tanpa dampak ekonomi yang jelas tidak perlu diprioritaskan.

"Dan tentunya semua yang kita buat harus meningkatkan PAD kita. Kita harus motif ekonomi. Jadi untuk apa kita bikin begini terputar-putar kalau PAD-nya jadi lebih lebih rendah. Untuk apa? Harus program yang produktif," tegasnya.

Danny menegaskan bahwa program yang telah terbukti bermanfaat dan mendapat pengakuan, baik dari masyarakat, nasional, maupun internasional, sebaiknya tetap dilanjutkan oleh pemerintahan baru.

"Kalau itu sudah diakui, mau cari apa lagi? Nah karena semua program itu kalau sudah diakui 33 global akui, nasional akui, lokal merasakan. Itu mi yang dicari program. Kenapa mesti kita cari jauh-jauh, na sudah kita punya," kata Danny.

Beberapa program yang disebutkan Danny sebagai unggulan antara lain yaitu Home Care sebagai layanan kesehatan berbasis rumah dan Makassar Low Carbon City sebagai inisiatif lingkungan yang mendukung kota berkelanjutan. Kemudian ada Lorong Wisata sebagai program pengembangan wisata berbasis komunitas serta Indeks Urbanisasi yang telah mendapat pengakuan internasional.

Meski demikian, Danny menyadari bahwa keputusan akhir mengenai program-program tersebut akan bergantung pada pemerintahan yang baru.

"Banyak sekali. Tapi kan terserah pemerintahan baru lagi," katanya.

Dalam wawancara terpisah, Danny mengakui bahwa penyusunan RKPD 2026 masih menunggu kepastian hukum terkait pemerintahan yang akan datang. Hal ini mengingat Pilkada Kota Makassar masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga kepala daerah terpilih belum bisa dilantik dalam waktu dekat.

"Ini kan RKPD 2026, berarti kan pemerintahan yang baru. Jadi kita harus mendapat input dari pemerintahan yang baru. Tapi memang sayangnya kan sekarang lagi berproses hukum," jelasnya.

Selain itu, Danny juga mengingatkan agar RKPD tidak terlalu berisi hal-hal teknis yang seharusnya langsung dieksekusi, seperti pembersihan drainase.

"Yang kedua adalah jangan kita terjebak sama hal yang baru, kasih bersih itu selokan. Itu kan memperlihatkan kemalasannya kita. Itu kan selalu, tidak perlu terlalu. Langsung eksekusi saja, tidak perlu masuk di rencana itu," kata Danny.