Buruh Pelabuhan Makassar Demo, Tuntut Kepala Cabang PT Pelni Dicopot
- Ratusan buruh TK bagasi Pelabuhan Makassar demonstrasi di depan DPRD Sulsel, menuntut pencopotan Kepala Cabang PT Pelni Makassar karena kebijakan menutup akses pengiriman barang.
- Kebijakan PT Pelni menutup akses pengiriman barang dianggap merugikan buruh TK bagasi Pelabuhan Makassar dari segi pendapatan dan membuat upah menjadi tidak menentu.
- Perwakilan anggota DPRD Sulsel akan mengundang Dirut PT Pelni Makassar untuk membahas aspirasi serta keluhan para buruh, serta akan menindaklanjuti tuntutan dari massa aksi.
Makassar, IDN Times – Ratusan buruh tenaga kerja (TK) bagasi Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI), menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Rabu (19/3/2025) siang.
Mereka menuntut Kepala Cabang PT Pelni Makassar agar dicopot dari jabatannya karena kebijakannya yang menutup akses pengiriman barang melalui kapal PT Pelni dianggap memutus mata pencaharian para buruh.
"Tidak mudik di Pelabuhan Makassar, tidak ada kapal di Pelabuhan kalau tuntutan kita tidak dipenuhi," ucap salah satu orator aksi.
1. Buruh menolak kebijakan yang merugikan
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di depan Gedung DPRD Provinsi Sulsel macet karena massa memblokade jalan dan membakar ban bekas di depan gerbang Gedung DPRD serta di ruas jalan yang mengarah ke Flyover.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) FSPMI Makassar, Fikasianus Icang, mengatakan PT Pelni Cabang Makassar menerbitkan surat Nomor 03.03./01/3B/KC.03/2025 perihal penutupan penjualan muatan General Cargo (GC) dan menutup akses pengiriman barang di kapal penumpang PT Pelni Makassar.
"Kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap buruh TK bagasi Pelabuhan Makassar dari segi pendapatan karena kita ketahui buruh TK bagasi Pelabuhan Makassar hanya memperoleh pendapatan dari pikul barang penumpang dan barang resi atau kiriman di kapal PT Pelni," ucapnya saat ditemui di lokasi.
2. Penutupan pengiriman barang berdampak buruk bagi buruh
Di sisi lain, kata Icang, buruh TK bagasi Pelabuhan Makassar tidak memperoleh upah tetap selama menjalankan aktivitasnya di pelabuhan. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, semakin membuat upah buruh TK bagasi lebih tidak menentu.
Menurutnya, kebiasaan yang terjadi selama bertahun-tahun adalah jika kondisi penumpang pada kapal PT Pelni sepi atau tidak banyak, maka satu-satunya penghasilan buruh bersumber dari pengiriman barang resi/kiriman tersebut.
"Penumpang kadang sepi dan kadang ramai, penumpang bisa dikatakan ramai jika mendekati hari raya saja. Sedangkan selepas dari itu, buruh TK bagasi Pelabuhan Makassar bergantung pada barang resi/kiriman di kapal PT Pelni," ungkapnya.
Sehingga dengan adanya kebijakan melalui surat Nomor 03.03./01/3B/KC.03/2025 sangatlah merugikan buruh dan seolah-olah kebijakan tersebut telah merobek isi perut dari seluruh buruh TK bagasi.
"Karena berpengaruh terhadap pendapatan buruh dan tentunya tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh buruh TK bagasi Pelabuhan Makassar yang mencari nafkah melalui jasa pikul barang," jelasnya.
3. Anggota DPRD Sulsel bakal panggil kepala cabang PT Pelni Makassar
Setelah hampir dua jam menutup jalan, beberapa perwakilan anggota DPRD Sulsel kemudian keluar menemui massa aksi. Mereka berasal dari Fraksi Golkar (Patarai Amir), PKB (Musakkar), dan NasDem (Mahmud).
Patarai menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan dari massa aksi dan akan mengundang Dirut PT Pelni Makassar untuk membahas aspirasi serta keluhan para buruh.
"Insyaallah minggu depan kami akan layangkan surat pemanggilan ke Kepala Cabang PT Pelni Makassar untuk kita undang berdiskusi di sini (DPRD) untuk mencari letak permasalahan yang ada," ucap Patarai.
Sementara itu, Musakkar mengatakan bahwa massa aksi bisa mengirim sepuluh perwakilan saat pertemuan dengan pihak PT Pelni Makassar di Gedung DPRD Sulsel.
"Apapun tuntutan bapak/ibu semua pasti kami akan teruskan ke pimpinan. Tapi saya mohon setelah kami turun (dari mobil komando), kita (massa) bubar. Jadi insyaallah secepatnya minggu ini kami akan menyurat dan memanggil Kepala Cabang PT Pelni Makassar," pungkasnya.
Usai mendengarkan tanggapan dari dewan, massa kemudian membubarkan diri dan meninggalkan lokasi aksi. Sehingga arus lalu lintas kembali lancar dan dapat dilalui kendaraan.
