Buruh di Sulsel Menentang Aturan Baru Pencairan Jaminan Hari Tua

Malanti mengatakan, JHT merupakan hak seluruh pekerja atau buruh. Menteri diminta untuk tidak ikut mencampuri persoalan hak pekerja yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan. Dia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi hingga aturan pernah kembali berubah.

"Beberapa tahun lalu, waktu masih menggunakan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, itu saja pengambilannya (JHT) 5 tahun setelah terdaftar. Lalu berubah lagi menjadi satu bulan setelah di PHK sudah bisa diambil JHT-nya," Malanti menjelaskan.

Perubahan aturan itu, kata Malanti, seiring dengan gelombang demonstrasi penolakan buruh di Indonesia. "Aturan ini sangat menyengsarakan seluruh buruh di Indonesia. Makanya kami dengan tegas menolak dan meminta agar aturan itu dicabut," ucapnya.

Menurut Malanati, dikeluarkannya aturan ini cara mendadak mengindikasikan sesuatu yang tidak beres. Buruh menduga, dana JHT bakal dipergunakan untuk kepentingan lain.

"Masih mending kalau misalnya digunakan untuk kepentingan orang banyak dan tidak dikorupsi," ucap Malanti.

KSBSI mencatat, di Sulsel, kurang lebih 10 ribu buruh menggantungkan harapannya pada BPJS Ketenagakerjaan lewat JHT. Bila buruh yang terdampak PHK harus hidup di bawah aturan baru itu, Malanti memastikan mereka akan semakin sengsara.

Malanti juga merasa curiga, sebab aturan menteri dianggap lebih sakral dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. "Seharusnya bukan ranah seperti ini yang diurusi ibu menteri, tapi lebih kepada pengawasan terhadap perusahaan mengenai hak-hak buruh," imbuh Malanti.

Sebagai respons penolakan aturan itu, KSBSI dalam waktu dekat akan menggelar unjuk rasa. Salah satu yang jadi poin tuntutan adalah mendesak agar Pemenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu dicabut.

"Pastinya, karena ini sangat menzalimi buruh. Maka kami menolak aturan itu," tegasnya.