Buruh di Makassar Demo BPJS Ketenagakerjaan soal Pencairan JHT

Kamaruddin menyatakan, JHT ini menjadi harapan besar bagi buruh yang terdampak PHK dan mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Hanya dengan JHT, buruh menggantungkan harapan untuk melanjutkan hidup bersama dengan seluruh keluarganya.

"JHT adalah simpanan buruh dan hak buruh. Dan ketika buruh sudah tidak menjadi peserta (BPJS Ketenagakerjaan) dengan alasan apa pun, maka hak itu harus dan wajib dikembalikan kepada buruh," ucap Kamaruddin.

Aturan yang disahkan oleh Menaker Ida Fauziah pada 4 Februari 2022 dianggap sangat menindas buruh. Mereka menganggap menteri tak paham kondisi buruh.

"Permenaker kami tolak. Kebijakan ini harus dihapus. Kemenaker tidak menjalankan tupoksinya sesuai konstitusi," tegas Kamaruddin.

Kamaruddin mengungkapkan, dua tahun terakhir ini menjadi musim buruk bagi buruh. Buruh terus dikekang dan ditindas dengan beragam aturan pemerintah. Dia menyebut, pada 2020 pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Menurut buruh, subtansi UU itu pro terhadap pemodal.

"Lalu Peraturan Pemerintah turunan yang mengatur soal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), upah, serta penyelenggara jaminan sosial," ucap Kamaruddin.

Kamaruddin menyatakan, belum selesai turunan Omnibus Law, buruh kembali dirugikan dengan kenaikan upah yang sangat kecil. Bahkan untuk dibeberapa daerah, upah buruh tidak berubah. Kamaruddin menegaskan, dari beragam aturan yang diterbitkan, tidak ada satu pun yang berpihak kepada buruh.

"Nasib kaum buruh yang notabenenya adalah tulang punggung dan penggerak perekonomian negara terus dibombardir dengan aturan merugikan," ujarnya.

Buruh juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera bersikap. Mereka meminta agar Menteri Ida Fauziyah dievaluasi karena aturan yang dibuat tak memihak ke buruh.

"Kami juga mendesak supaya Menaker dicopot," kata Kamaruddin.