Bupati Cuti Pilkada, 7 Daerah di Sulsel akan Diisi Penjabat Sementara

Diketahui, ada 12 daerah di Sulsel yang menggelar pilkada. Dari 12 daerah itu, ada 7 kursi kepala daerah yang kosong karena ditinggal cuti kampanye sehingga harus diisi Pjs. Daerah-daerah itu adalah Selayar, Gowa, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja, dan Toraja Utara.

Bupati dan wakil bupati di daaerah-daerah tersebut sama-sama maju dalam kontestasi pilkada tahun ini. Dengan demikian, mereka wajib mengajukan permohonan izin cuti selama menjalani tahapan kampanye.

Di Kabupaten Barru, pemerintahan tidak dipegang oleh Pjs melainkan oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sebab hanya bupati saja yang maju dalam pilkada sementara wakilnya secara otomatis akan menjadi Plt. 

Tiga daerah lainnya, yakni Bulukumba, Pangkep, dan Maros, akan tetap dijalankan oleh kepala daerahnya masing-masing hingga masa jabatannya berakhir pada Februari 2021. Hal itu dikarenakan, bupati di 3 daerah ini sudah menjabat selama dua periode.

Sementara untuk Kota Makassar, posisi kepala daerah sudah dijabat oleh seorang Penjabat (Pj). Sebagai informasi, kontestasi pilkada di Makassar harus diulang lagi di tahun ini lantaran pilkada 2018 lalu tidak menghasilkan kepala daerah terpilih.

Ambarala menjelaskan, posisi Pjs ini akan diisi oleh pejabat lingkup Pemprov Sulsel. Mereka haruslah merupakan pejabat level jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan kepala dinas.

Masa jabatan Pjs ini mengikuti tahapan cuti kampanye pilkada. Artinya, masa tugas Pjs akan dimulai pada 26 September - 5 Desember 2020. Kendati demikian, Ambarala tak ingin berkomentar lebih banyak. Dia hanya menyebut bahwa penunjukan Pjs saat ini tengah berproses.

"Yang jelas nanti berlaku setelah keluar SK-nya dari Kemendagri," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan agar nantinya Pjs mampu menjaga netralitas selama pilkada. Dia juga meminta siapa pun yang menjadi Pjs nantinya tidak boleh mengobok program strategis pemda setempat. 

"Pokonya betul-betul melancarkan jalannya pemerintahan dan mengawal pilkada," kata Nurdin Abdullah.