BPBD Makassar Buka Tiga Kanal Pengaduan Kekeringan Selama 24 Jam

22 Agu 2026, 22:22 WIBKota Makassar

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

BPBD Makassar Buka Tiga Kanal Pengaduan Kekeringan Selama 24 Jam

Petugas BPBD Kota Makassar menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di salah satu wilayah Kota Makassar, Sabtu (22/8/2026). (Dok. BPBD Makassar)

Intinya Sih

BPBD Makassar membuka pengaduan kebutuhan air bersih 24 jam melalui Lontara Plus, darurat 112, dan hotline 08155112112 selama musim kemarau.
Setiap laporan akan diasesmen lalu ditindaklanjuti, termasuk pengiriman air tangki ke enam kecamatan terdampak sistemik maupun wilayah lain sesuai kebutuhan.
Pemkot menyiapkan sumur dalam sebagai solusi jangka menengah serta melibatkan lintas instansi melalui Komando Bencana Kekeringan dan program Kelurahan Tangguh Bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar membuka tiga kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Hal ini menjadi bagian dari respons cepat Pemerintah Kota Makassar menghadapi dampak kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan masyarakat dapat melaporkan kebutuhan air bersih melalui kanal pengaduan yang telah disediakan pemerintah. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti untuk memastikan kebutuhan warga di lokasi terdampak.

"Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam," kata Fadli, Sabtu (22/8/2026).

1. Pemkot prioritaskan respons cepat

Petugas menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di salah satu wilayah Kota Makassar, Sabtu (22/8/2026). (Dok. BPBD Makassar)

Fadli mengatakan pemerintah tidak ingin penanganan kekeringan berhenti pada pendataan atau kajian. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan asesmen untuk memastikan kondisi dan kebutuhan warga di lokasi.

"Pesan Pak Wali jelas, masyarakat tidak butuh jawaban dari semua masalahnya, masyarakat butuh respons cepat," tuturnya.

Setelah asesmen, BPBD menentukan bentuk intervensi sesuai kebutuhan warga. Salah satunya dengan mengirimkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki.

BPBD sebelumnya telah menyalurkan air bersih ke sejumlah titik terdampak kekeringan. Distribusi tidak hanya menyasar enam kecamatan yang berdasarkan asesmen mengalami dampak kekeringan secara sistemik, tetapi juga dapat menjangkau kecamatan lain sesuai laporan dan kebutuhan masyarakat.

2. Penanganan tidak berhenti pada mobil tangki

Petugas menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di salah satu wilayah Kota Makassar, Sabtu (22/8/2026). (Dok. BPBD Makassar)

Menurut Fadli, distribusi menggunakan mobil tangki merupakan langkah jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan solusi jangka menengah melalui pembangunan sumber air alternatif.

"Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri," sebutnya.

Keberadaan sumur dalam diharapkan menjadi sumber air alternatif bagi warga. Hal ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air menggunakan mobil tangki.

3. Penanganan melibatkan lintas sektor

Petugas menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di salah satu wilayah Kota Makassar, Sabtu (22/8/2026). (Dok. BPBD Makassar)

Penanganan kekeringan di Makassar tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Sejumlah perangkat daerah dan stakeholder turut dilibatkan, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga pemerintah kecamatan.

Kolaborasi tersebut dijalankan untuk mempercepat distribusi bantuan dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani sesuai kondisi di lapangan. Pemkot juga mengaktifkan Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar sebagai bagian dari koordinasi penanganan dampak musim kemarau.

Selain penanganan langsung, Pemkot Makassar juga memperkuat program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kekeringan.

"Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar," kata Fadli.