Antrean BBM Mengular, Pemprov Sulsel Terapkan Ganjil-Genap Mulai Besok

12 Sep 2026, 20:56 WIBKota Makassar

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Antrean BBM Mengular, Pemprov Sulsel Terapkan Ganjil-Genap Mulai Besok

Pengendara mengantre untuk mendapatkan BBM di SPBU Jalan Pettarani, Makassar, Sabtu (12/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Pemprov Sulsel memberlakukan pengisian BBM subsidi ganjil-genap berdasarkan pelat nomor pada 13–20 September 2026, serta menjadwalkan pengisian truk pada malam hari.
Pengisian subsidi kendaraan pribadi hanya diizinkan saat indikator bahan bakar satu bar atau kurang; Pertamina diminta menertibkan operator dan mengaktifkan seluruh nozzle SPBU.
Pemprov meminta tambahan kuota BBM, jam operasional dan armada tangki ditingkatkan, serta mempertimbangkan antrean digital; pembelajaran daring diterapkan sepekan untuk mengurangi mobilitas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurai antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Salah satunya sistem pengisian BBM subsidi berdasarkan pelat nomor kendaraan ganjil-genap yang berlaku mulai Minggu, 13 September hingga 20 September 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026 tentang Penanganan Antrean Panjang BBM di SPBU Wilayah Sulawesi Selatan. Penerapan kebijakan akan dievaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan setelah periode tersebut.

Selain sistem ganjil-genap, Pemprov Sulsel meminta pengisian BBM untuk kendaraan truk dijadwalkan pada malam hari. Pengaturan ini ditujukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada jam operasional siang.

1. Pengisian BBM subsidi dibatasi

Pengendara mengantre untuk mendapatkan BBM di SPBU Jalan Pettarani, Makassar, Sabtu (12/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Pemprov Sulsel juga mengatur pengisian BBM subsidi bagi kendaraan pribadi. Pengendara hanya diperbolehkan mengisi BBM subsidi ketika indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan satu bar atau kurang.

Aturan tersebut ditujukan untuk mencegah pembelian BBM secara berulang. Kebijakan ini juga untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat dalam mendapatkan BBM.

Pemprov juga meminta Pertamina menertibkan personel dan nozzle di setiap SPBU. SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nozzle diminta diberikan sanksi.

Jika tidak ada perbaikan, maka pengoperasian SPBU tersebut dapat diambil alih PT Pertamina Patra Niaga. Izin operasional SPBU juga akan dievaluasi.

2. Gubernur kembali sidak SPBU Pettarani

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat meninjau kondisi antrean dan penyaluran BBM di SPBU Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (12/9/2026). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Pada hari yang sama, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar kembali menyambangi SPBU Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (12/9/2026). Mereka meninjau langsung kondisi antrean dan pelayanan pengisian BBM di SPBU tersebut.

Sidak tersebut menjadi tindak lanjut evaluasi dan pemantauan penyaluran BBM. Sebelumnya, pemerintah bersama Pertamina telah mengevaluasi kondisi tersebut selama dua hari.

Sudirman mengatakan masih menemukan sejumlah nozzle yang perlu ditertibkan dan dioptimalkan penggunaannya. Dia meminta seluruh nozzle yang tersedia dapat diaktifkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Kita kembali melakukan pemantauan kondisi setelah evaluasi dua hari. Kita melihat pertama, kita temukan di lapangan adanya nozzle yang perlu ditertibkan. Kita mendorong untuk mengaktifkan semua nozzle agar bisa digunakan," kata Sudirman.

3. Pemprov minta tambahan kuota BBM

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. (Dok Humas Pemprov Sulsel)

Selain pembenahan pelayanan di SPBU, Pemprov Sulsel kembali meminta pemerintah pusat menambah kuota BBM untuk wilayah Sulsel. Permintaan tersebut disampaikan karena kebutuhan masyarakat disebut mengalami peningkatan.

"Kita akan meminta ke kementerian menambah kuota ke Sulsel karena banyak permintaan. Dulunya 700, sekarang 1.000-an lebih. Memang ada peningkatan," katanya.

Sudirman juga mendorong Pertamina menghadirkan inovasi dalam pemanfaatan nozzle yang tersedia. Nozzle yang belum digunakan diharapkan dapat dioptimalkan untuk melayani pengisian Pertalite maupun Pertamax.

"Kita akan inovasi nozzle, yang kosong kita akan ubah jadi Pertalite dan Pertamax untuk diakses. Kita terus dorong Pertamina," jelasnya.

4. Pemprov dorong inovasi sistem pengisian

Ilustrasi pengisian BBM. (IDN Times/Pertamina).

Dalam surat Dinas ESDM Sulsel, Pertamina juga diminta menghadirkan sejumlah inovasi untuk mengurangi antrean. Di antaranya menambah jam operasional, memastikan SPBU yang ditetapkan beroperasi 24 jam menjalankan ketentuan tersebut, menambah armada mobil tangki (MT), serta memastikan ketersediaan stok BBM.

Pertamina juga diminta mempertimbangkan digitalisasi sistem antrean. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat pengaturan kendaraan di SPBU lebih tertib.

Sementara itu, Pemprov Sulsel turut menerapkan pembelajaran daring selama satu pekan sebagai salah satu upaya mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrean BBM. Kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Sudirman meminta masyarakat bersabar selama berbagai upaya penanganan dijalankan pemerintah bersama Pertamina dan pihak terkait. "Saya mohon kesabaran masyarakat," katanya.

Pemprov Sulsel selanjutnya akan berkoordinasi dan mengevaluasi bersama Pertamina serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penyaluran BBM berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.