5 KPU di Sulsel Terima Berkas Syarat Bakal Calon Perseorangan

Adiwijaya menjelaskan, KPU pada lima kabupaten akan melakukan verifikasi administrasi berkas syarat dukungan. Sesuai keputuran KPU Nomor 532 Tahun 2024, tahapan itu berlangsung mulai 13 hingga 29 Mei 2024.

Bakal calon perseorangan yang menyerahkan dokumen persyaratan minimal dukungan KTP elektronik, masing-masing Muh Amin Yakob-Muhammad Nur Arfah di Kabupaten Takalar. Lalu  pasangan Abdul Rahman Masriat-Daeng Maroa di Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Bustan-H. Untung Pawettoi di Kabupaten Pinrang.

Berikutnya, pasangan Jahidin-Safri di Kabupaten Jeneponto. Di Wajo ada dua pasangan, yaitu Burhanuddin-Andi Ayoga Ghozali dan Andi Muh Yusuf-Hj. Herni Jalil.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulsel Adnan Jamal mengemukakan dari hasil pengawasan pada lima kabupaten tersebut, hanya di Kabupaten Pinrang dan Kepulauan Selayar yang bakal pasangan calon memenuhi syarat dukungan minimal KTP elektronik sesuai yang diisyaratkan KPU.

"Di kabupaten itu, bakal pasangan calon mengumpulkan syarat dukungan secara lengkap, tetapi dokumennya masih memerlukan penyelesaian input data dalam waktu tiga kali 24 jam," ujar Adnan.

Sementara di Kabupaten Wajo, dari dua bakal pasangan calon perseorangan, hanya satu pasangan yang mengumpulkan syarat dukungan, sedangkan satu pasangan lainnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan KPU setempat.

"Kalau di Kabupaten Jeneponto, berkas dukungan pasangan calon dikembalikan karena tidak memenuhi syarat dukungan sehingga perlu perbaikan sesuai masa tahapan. Sama halnya juga di Kabupaten Takalar," katanya.

Melihat minat bakal calon jalur perseorangan pada lima kabupaten tersebut, kata Adnan, tahapan penyerahan syarat dukungan pencalonan berupa KTP elektronik menjadi perhatian serius. Bawaslu melakukan pengawasan pada masa perbaikan tanggal 13 hingga 29 Mei 2024.

"Kami selalu menekankan pengawasan pada tahapan ini, baik KPU maupun bakal calon untuk memastikan syarat terpenuhi dengan benar dan tepat waktu demi mencegah potensi kesalahan. Ini juga menjadi hal penting dalam pengawasan serta proses demokrasi pilkada yang transparan dan adil," katanya.