252 Napi di Sulsel Terima Remisi Khusus Natal
Makassar, IDN Times - Sebanyak 252 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau napi yang beragama Kristen di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), mendapatkan remisi khusus hari raya Natal tahun 2022.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), Liberti Sitinjak mengatakan, warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Natal ini berasal dari 24 Unit Pelaksana Teknis di bawah Kanwil Kemenkumham Sulsel.
“Dari 24 UPT yang ada di Sulsel, terdapat 17 UPT yang mengusulkan remisi natal, yang sejauh ini baru 16 UPT yang menerima remisi dengan total 252 WBP mendapatkan RK.I,” kata Liberti, dalam siaran pers, Minggu (25/12/2022).
1. Telah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan
Kepala Divisi Pemasyarakatan, Suprapto mengatakan, warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Natal telah menjalani pidana selama paling sedikit 6 bulan dihitung dari tanggal penahanan sampai Hari Raya Natal tahun 2022. Selain itu, mereka juga dinyatakan berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas dan rutan.
“Remisi ini diberikan agar WBP dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan selama dan setelah menjalani pidana. Ini juga sebagai apresiasi negara terhadap WBP yang telah menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik,” kata Suprapto.
2. Telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi
Suprapto mengatakan ke semua warga binaan yang menerima remisi khusus Natal ini telah memenuhi syarat administrasi dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Karena bersifat khusus, maka sesuai dengan ketentuan, remisi yang diberikan paling rendah 15 hari dan paling lama 2 bulan," katanya.
3. Dasar pemberian remisi
Adapun dasar hukum pemberian remisi terhadap para WBP tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 tahun 1999. Kemudian, Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.
Selanjutnya, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham) RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
