Kantor Gubernur Jadi Panggung Teatrikal Nelayan Kodingareng
Aksi teatrikal ASP untuk perjuangan nelayan Pulau Kodingareng di depan Kantor Gubernur Sulsel. IDN Times/Sahrul Ramadan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Nelayan dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (10/9/20209). Mereka menolak penambangan pasir laut di sekitar Pulau Kodingareng Makassar.
Berbeda dengan aksi biasanya, unjuk rasa kali ini berupa aksi teatrikal. Koordinator ASP, Ahmad mengatakan, teatrikal menggambarkan penderitaan yang dirasakan masyarakat nelayan Kodingareng. Terutama sejak kapal tambang pasir laut beroperasi di wilayah tangkap mereka.
"Kita bercerita mengenai perjuangan nelayan yang selama ini berjuang menolak beroperasinya kapal penambang pasir laut yang masuk di wilayah tangkap nelayan," ujar Ahmad saat ditemui di lokasi.
Baca Juga: Polisi Akhirnya Kabulkan Penangguhan Penahanan 2 Nelayan Kodingareng
1. Nelayan menderita karena penambangan pasir
Aksi teatrikal ASP untuk perjuangan nelayan Pulau Kodingareng di depan Kantor Gubernur Sulsel. IDN Times/Sahrul RamadanAksi digelar di depan gerbang pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.00 WITA. Dalam aksi teatrikal, ditunjukkan bagaimana keresahan nelayan karena sulit mendapatkan ikan selama melaut.
Di sisi lain, digambarkan kisah istri-istri nelayan yang khawatir dengan kebutuhan dapur karena suami yang tidak melaut. Belum lagi soal utang untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar perahu yang digunakan untuk melaut.
Dalam aksi itu, ASP juga memperlihatkan pertentangan di antara masyarakat nelayan. Sebagian pasrah, sedangkan sebagian lagi terus berjuang agar penambangan pasir dihentikan. Yang berjuang harus mengalami tindakan represif oknum aparat.
"Pembungkaman, intimidasi dari oknum aparat terhadap nelayan selama berjuang menolak penambangan pasir. Sampai sekarang, kondisi itu masih di alami oleh nelayan. Semua kita gambarkan dalam aksi ini," ucap Ahmad.
2. Nelayan berjuang mempertahankan wilayah tangkap karena alasan ekonomi
Aksi teatrikal ASP untuk perjuangan nelayan Pulau Kodingareng di depan Kantor Gubernur Sulsel. IDN Times/Sahrul RamadanAhmad menjelaskan, sektor ekonomi adalah dampak yang paling nyata dirasakan nelayan selama kapal tambang pasir laut beroperasi di wilayah tangkap mereka. Selain untuk makan, nelayan juga disebut sulit untuk menyekolahkan anaknya.
ASP mencatat, sejumlah anak-anak nelayan Pulau Kodingareng, terpaksa tidak menyekolahkan anaknya karena uang iuran masuk sekolah tidak sanggup dibayar.
"Itu sudah jelas ada. Saya cekkan datanya setelah (aksi) ini," kata dia.
Nelayan, kata Ahmad, berjuang hingga mendapat teror, intimidasi, hingga kerap diprovokasi. Mereka dibayangi ketakutan berurusan dengan polisi jika menggangu aktivitas pengerukan pasir yang masih berlangsung.
"Nelayan terganggu, tertekan secara psikologis, secara mental. Tapi semangat untuk terus berjuang tidak pernah surut. Mereka saling bersolidaritas, saling menyemangati agar perjuangan ini tidak berhenti," ujarnya.
3. Gubernur Nurdin Abdullah didesak mendengarkan penderitaan nelayan Kodingareng
Aksi teatrikal ASP untuk perjuangan nelayan Pulau Kodingareng di depan Kantor Gubernur Sulsel. IDN Times/Sahrul RamadanDalam aksinya, demonstran menggunakan pakaian dan atribut yang akrab dengan nelayan. Salah satunya jaring penangkap ikan yang digunakan nelayan saat melaut. Properti wajan kosong yang dibawa salah satu demonstran perempuan, menggambarkan bahwa persoalan dapur menjadi masalah besar yang dihadapi nelayan.
Selain itu, mereka juga membawa kardus berisi pasir pantai. Menurut Ahmad, pasir merupakan simbol, bahwa kapal tambang sampai saat ini masih beraktivitas mengeruk dan merusak lingkungan pesisir.
Aksi teatrikal ASP, di depan kantor tidak mendapatkan respons sama sekali dari aparatur dan pejabat Pemprov Sulsel. Meski begitu, ASP mendesak agar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah datang langsung ke Pulau Kodingareng untuk mendengarkan dan merasakan apa yang dialami masyarakat nelayan di sana
"Selama ini hanya janji dan janji. Tidak pernah terealisasi untuk menemui langsung nelayan yang terdampak," ujar Ahmad.
Baca Juga: LBH Ajukan Praperadilan Penangkapan Nelayan Kodingareng
