DPD RI Tampung Keluhan Desa di Sulsel soal Dana Desa Dipotong

21 Sep 2026, 22:39 WIB

Kota Makassar

3 min read

Intinya Sih

Komite I DPD RI menampung keluhan desa di Sulawesi Selatan terkait pemotongan Dana Desa yang menghambat program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Masukan dari Sulsel akan dibawa ke rapat dengar pendapat dengan Kementerian Desa dan Kemendagri untuk mencari solusi bagi persoalan desa.
Pemprov Sulsel meminta perbaikan tata kelola serta nominal Dana Desa seperti 2024, menyoroti KDMP, dan mengalokasikan sekitar Rp30 miliar untuk percepatan pembangunan desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Komite I DPD RI menampung sejumlah masukan terkait kondisi desa di Sulawesi Selatan. Salah satunya mengenai dampak pemotongan Dana Desa terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Anggota Komite I DPD RI, Ade Yuliasih, mengatakan kunjungan ke Sulsel menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi desa. Pihaknya juga menerima masukan dari pemerintah daerah, asosiasi, dan perwakilan pihak terkait.

"Jadi kunjungan kami ke sini tidak lain adalah bagaimana kita ingin melihat langsung bagaimana sekarang desa ini dengan adanya pemotongan Dana Desa," kata Ade dalam kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (21/9/2026).

1. Sejumlah program desa terkendala akibat keterbatasan anggaran
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)
Menurut Ade, keterbatasan anggaran membuat sejumlah desa mengeluhkan program yang tidak dapat terlaksana. Padahal, desa tetap dituntut produktif dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Memang banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana," katanya.
Ade menyebut kondisi tersebut menjadi catatan bagi Komite I DPD RI. Masukan yang diterima di Sulsel akan dibawa dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
"Masalah-masalah yang ada di desa ini tidak hanya di Sulawesi Selatan, tentu saja se-Indonesia karena kami juga mewakili dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi," katanya.
2. DPD RI bawa masukan desa ke pemerintah pusat
ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)
Ade berharap pembahasan bersama kementerian dapat menghasilkan solusi bagi desa. Dengan begitu, desa tetap memiliki ruang untuk menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Ini menjadikan masukan yang mungkin harus ada solusinya supaya desa tetap bisa membangun dan bisa berkarya dan intinya bisa melayani masyarakat dengan baik," tuturnya.
3. Pemprov Sulsel minta nominal Dana Desa seperti 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel, Muhammad Saleh. (IDN Times/Asrhawi Muin)
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Saleh, mengatakan sejumlah persoalan desa telah disampaikan langsung kepada Komite I DPD RI untuk ditindaklanjuti. Salah satunya terkait Dana Desa.
Pemerintah desa berharap adanya perbaikan tata kelola Dana Desa. Mereka juga berharap nominal Dana Desa yang diterima dapat ditingkatkan.
"Teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah Dana Desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu," kata Saleh.
4. Tata kelola KDMP juga jadi perhatian
Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Selasa (23/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)
Selain Dana Desa, tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi perhatian. Menurutnya, mekanisme pengelolaan KDMP masih perlu disempurnakan.
"Yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan dan tentu ini menjadi catatan bagi kita sudah menyampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti," katanya.
Saleh mengatakan Pemprov Sulsel juga memberikan dukungan terhadap pembangunan desa. Tahun ini, Pemprov mengalokasikan tidak kurang dari Rp30 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan di desa.
"Ini adalah wujud kehadiran pemerintah provinsi di desa-desa karena selama ini kita tahu persis bahwa desa sangat membutuhkan bagaimana mengelola potensi ekonomi yang ada," katanya.