Hanya 106 Pinjol Resmi Terdaftar di OJK Sulampua, 3600 Lebih Ilegal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), mencatat tambahan 98 aplikasi daring pinjaman online atau pinjol yang beroperasi resmi.
Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Moh Nurdin Subandi, mengatakan penambahan jumlah Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) tersebut berdasar data per 6 Oktober 2021.
"Yang telah berizin di OJK dan 8 P2PL yang terdaftar sehingga total terdapat 106 P2PL terdaftar/berizin di OJK di mana 9 di antaranya merupakan P2PL Syariah," kata Subandi kepada IDN Times saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).
1. Pinjol resmi dipastikan memenuhi syarat dan aturan OJK
ilustrasi pinjaman online ilegal (IDN Times/Mardya Shakti)Nurdin menjelaskan pinjol resmi tetap merujuk pada aturan yang telah ditetapkan OJK. Seluruh mekanisme itu, lanjut Nurdin, tertuang dalam peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.
"OJK sudah menetapkan peraturan dalam rangka pengawasan P2PL, mulai dari pendaftaran/perizinan, badan hukumnya, batasan kegiatan, larangan, hingga terkait edukasi dan perlindungan konsumen serta laporan yang wajib disampaikan kepada OJK," jelas Nurdin.
2. OJK akan menata ulang pengawasan pinjol
Hotline pengaduan pinjol ilegal (instagram.com/siberpoldametrojaya)Nurdin juga menyikapi banyaknya kehadiran jasa pinjol ilegal. Menurutnya, untuk mengantisipasi menjamurnya pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat, OJK akan mulai menata ulang ekosistem P2PL dengan menyetarakan level aturan dengan lembaga pembiayaan.
"Untuk modal minimum, penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta tata cara penagihan yang tidak melanggar hukum juga akan menjadi persyaratan yang menjadi perhatian," tegas Nurdin.
3. Satgas Waspada Investasi bekukan 3600 pinjol ilegal
Polri ungkap kasus pinjol ilegal yang memfitnah nasabah sebagai bandar narkoba. (dok. Humas Polri)Belum lama ini, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang terdiri dari OJK, Kominfo, dan Kepolisian telah membekukan sebanyak 3600 pinjol ilegal yang beroperasi di wilayah Sulampua. Dari ribuan yang terindetifikasi dalam data itu, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan.
"Langkah pembekuan itu ditujukan untuk meminimalisir website dan aplikasi pinjaman ilegal yang marak bermunculan di masyarakat dengan iming-iming proses cepat dan bunga rendah," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK Region Sulampua Patahuddin dilansir ANTARA.
Baca Juga: Hati-hati! Pinjol Ilegal Berkedok Pinjol Legal Mencari Mangsa Nasabah
