5 Rekomendasi WALHI Sulsel Agar Banjir Makassar Tidak Terulang
Kondisi banjir di Perumnas Antang blok 8 Makassar, Kamis (11/3/2021). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, merekomendasikan lima hal penting kepada pemerintah untuk mencegah banjir saat musim hujan di Kota Makassar dan sekitarnya.
Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad AL Amin menyebut langkah pertama adalah memulihkan daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang, yang mengalir dari Kabupaten Gowa hingga Kota Makassar. Yang kedua, membangun dan menormalisasi sistem drainase dan kanal sepenuhnya.
Ketiga, menambah kawasan ruang terbuka hijau. Keempat membangun sesuai kesesuaian ruang, dan yang terakhir, menghentikan proyek reklamasi," kata Amin kepada IDN Times, Sabtu (13/3/2021).
Baca Juga: Cerita Warga Antang, 3 Kali Mengungsi dalam 4 Bulan karena Banjir
1. Banjir terjadi karenakurangnya daya dukung lingkungan dan pembangunan yang buruk
Salah satu titik banjir di Perumnas Antang Blok 8 Makassar, Kamis (11/3/2021). IDN Times/Asrhawi MuinMenurut Amin, banjir di Makassar selalu terjadi karena daya dukung lingkungan yang kurang. Itu ditunjang dengan model pembangunan kota yang sangat buruk.
"Saat ini, keterlanjuran model pembangunan yang buruk telah berdampak nyata bagi Kota Makassar, terutama bagi masyarakat," kata Amin.
Menurut Amin, pemerintah seharusnya sudah bisa belajar dan mengevaluasi berdasarkan bencana yang terjadi setiap tahun.
"Bukan berarti kita harus pasrah dan tidak memperbaiki. Pemprov, pemkab dan pemkot harus serius untuk mengakhiri bencana ekologis yang terus mengorbankan rakyat," ujarnya.
2. WALHI menilai tidak ada langkah konkrit maupun insiatif dari pemerintah
Kondisi banjir yang merendam rumah warga di Perumnas Antang Blok 8, Makassar, Kamis (11/3/2021). IDN Times/Asrhawi MuinAmin menyayangkan karena hingga saat ini tidak adalah langkah konkrit dan inisiatif dari pemerintah untuk membangun kerjasama. Begitu pun gerakan kolaborasi untuk mengatasi kerusakan lingkungan, khususnya di DAS Jeneberang.
"Atau paling tidak menyusun strategi bersama terkait pencegahan dan mitigasi bencana banjir," tuturnya.
Amin berpendapat, risiko bencana banjir ini bisa diminimalisir jika kepala daerah tidak egois atau tidak hanya mementingkan daerahnya masing-masing. Bencana ekologis harus diakhiri dengan kerja kolaborasi antar kepala daerah.
“Gerakan mitigasi bencana salah satunya dengan memulihkan DAS Jeneberang harus dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Sulsel. Agar warga di Kota Makassar, Sungguminasa dan Maros tidak selalu khawatir akan bencana banjir," dia melanjutkan.
3. WALHI desak pimpinan daerah berani tegur pengusaha tak taat aturan
Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin - Sahrul Ramadan/IDN TimesLebih lanjut, kata Amin, WALHI Sulsel juga mendesak agar pimpinan daerah, wali kota dan bupati agar berani menegur dan memberi sanksi kepada pengusaha atau pihak yang melanggar tata ruang dalam pembangunan.
"Intinya, kalau penegakan hukum lemah, pemulihan lingkungan setengah-setengah dan masalah drainase tidak diatasi sesegera mungkin, maka masyarakat akan terus menjadi korban banjir," kata Amin.
Baca Juga: Danny: Banjir di Makassar karena Aliran Sungai Terhalang Perumahan
