Wali Kota Makassar dan BPKP Sulsel Bahas Pengawasan Program MBG
- Program MBG adalah kebijakan strategis pusat untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat.
- Pemerintah Kota Makassar menekankan pentingnya pengadaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program ini.
- Urban farming di Makassar dianggap sebagai solusi untuk mendukung ketahanan pangan dan mengantisipasi lonjakan permintaan akibat Program MBG.
Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan pada Kamis (13/3/2025). Kunjungan ini bertujuan membahas pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta inisiatif urban farming yang diusung oleh Pemerintah Kota Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro, beserta sejumlah pejabat lainnya. Di antaranya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 Muh. As'af, serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 1 dan 2, yaitu Barlian Fransiskus Saragih dan Memet Rusmana.
1. Pengawasan program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam diskusi dengan BPKP, Munafri menekankan pentingnya pemanfaatan program ini secara optimal, terutama dalam pengadaan bahan pangan yang mengutamakan pemasok lokal.
"Daerah diminta menyiapkan MBG dan mengambil peluang, karena anggarannya dari pusat jadi tidak mengganggu kami. Presiden Prabowo menekankan untuk memanfaatkan ini dengan baik. Pengadaan tendernya tidak boleh kalau bukan lokal yang supply," kata Munafri.
BPKP memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program MBG, mulai dari ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga tata kelola keuangan.
2. Urban farming untuk ketahanan pangan
Selain MBG, Munafri juga menyoroti pentingnya urban farming sebagai strategi untuk mendukung ketahanan pangan di Makassar. Dia menyebut urban farming dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui pertanian di lahan sempit.
"Kami di pemkot juga mulai urban farming. Masyarakat akan memenuhi kebutuhan sendiri lewat pertanian lahan sempit. Ini yang akan kita urus cepat karena bahan pangan akan terserap semua, permintaan akan jadi sangat tinggi, bisa memicu inflasi, makanya kita harus respon cepat," jelasnya.
Menurut Munafri, urban farming akan memaksimalkan pemanfaatan tanah kosong sekaligus memberikan masyarakat kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Kami mencoba menjaga inflasi dengan urban farming, memaksimalkan tanah nganggur, dan supaya masyarakat bisa punya kegiatan," katanya.
3. Dukungan dari BPKP Sulsel
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Mohamad Risbiyantoro, menyambut baik rencana urban farming yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Dia menilai inisiatif ini dapat menjadi solusi strategis untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal serta mengantisipasi lonjakan permintaan akibat implementasi Program MBG.
"Makanya potensi pertanian itu harus ada, karena jangan sampai terjadi inflasi karena permintaan bahan pangan itu tinggi untuk MBG, sementara sayur dan bahan pokok itu juga harus ada di rumah," katanya.
