Usaha Hiburan di Makassar Tutup Sementara selama Ramadan

Khusus terhadap usaha jasa makanan dan minuman yang beraktivitas pada siang hari, diminta mengatur sedemikian rupa. Dengan demikian, aktivitas tersebut tidak bersifat demonstratif yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa warga masyarakat.

"Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," demikian isi surat tersebut.

Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM), Zulkarnain Ali Naru sepakat menutup usaha hiburan selama Ramadan. Dia mengatakan penutupan sementara kegiatan usaha hiburan juga sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Penutupan tempat hiburan dimulai sehari sebelum Ramadhan dan dibuka kembali tiga hari setelah Ramadan. Zul pun mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Pemprov Susel terkait penutupan sementara aktivitas usaha-usaha hiburan tersebut. 

"Kalau Pemprov Sulsel mengikut keputusan dari Pemkot/Pemkab. Jadi kalau di Makassar, acuannya cukup aturan dari Pemkot Makassar saja. Tak perlu lagi ada surat edaran dari Pemprov Sulsel," katanya dalam siaran persnya, Kamis (7/3/2024).

Zul juga mengatakan pihaknya harus berkoordinasi dengan Pemkot dan Pemprov karena berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, kewenangan pembinaan dan pengawasan usaha-usaha seperti bar, diskotik dan kelab malam serta SPA kini berada dibawah kewenangan Pemprov Sulsel. Sementara usaha-usaha Karaoke dan panti pijat dibawah kewenangan Pemkot Makassar.

"Sejak tahun lalu kami harus melalukan koordinasi dengan Pemkot dan Pemprov agar setiap penutupan sementara usaha-usaha hiburan terkait hari besar keagamaan, bisa tetap sama atau sejalan antara keputusan Pemkot Makassar maupun pihak Pemprov Sulsel," kata Zul.