Tuntut Huntap, Penyintas Gempa Donggala Jalan Kaki Temui Gubernur

Pemerintah Kabupaten Donggala secara berathap mengosongkan hunian sementara penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi. Termasuk huntara di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Karena itu, puluhan penyintas terpaksa angkat kaki.

Erlia mangatakan, penyintas menuntut pemerintah setempat memperjelas soal pemberian bantuan dana stimulan ataupun hunian tetap untuk korban bencana. Apalagi Pemkab Donggala belum memastikan hak bagi korban di Kecamatan Banawa.

“Sekarang kita sudah keluar dari huntara dan bangun rumah seadanya di tanah kami. Dulu dibilang kalau ada tanah sendiri bisa dibangunkan rumah di tanah itu, tapi nyatanya tidak ada,” tambah Erlia.

Para penyintas di Desa Loli Dondo, Loli Pesua dan Loli Tasiburi sudah beberapa kali menggelar aksi protes. Pada 2019, mereka memblokir akses jalan Trans Sulawesi dari Palu menuju Donggala, dan menahan mobil dinas yang melintas.

Pada 2020, puluhan warga kembali protes dengan menutup ruas jalan di Desa Loli Pesua yang menggubungkan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat. Jika tuntutan tidak dipenuhi, aksi serupa bakal kembali digelar.

“Bukan hanya ini kita melakukan aksi begini. Sudah banyak kali dengan harapan keinginan kami diprioritaskan. Ini sudah hampir tiga tahun pascabencana,” Erlia menerangkan.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menerima langsung massa aksi yang datang berjalan kaki. Kepada para penyintas, dia berjanji akan menuntaskan masalah hunian tetap di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Gubernur menyatakan akan bertanggungjawab kepada semua korban bencana yang belum mendapatkan haknya.

“Saya bertanggungjawab. Asal datanya lengkap dan terverifikasi maka dia berhak mendapat bantuan,” ucap Gubernur.

“Kalau huntap bisa saya pertanggungjawabkan tapi kalau dana stimulan itu langsung pusat. Kalau dana stimulan untuk Donggala sudah habis kecuali Palu dan Sigi,” dia melanjutkan.