Surati Danny Pomanto, Bawaslu Sulsel Larang Mutasi Pejabat

Apabila terjadi kekosongan jabatan, maka gubernur, bupati, dan wali kota hanya diperkenankan menunjuk pejabat pelaksana tugas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (2).

Yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengimbau semua kepala daerah agar mematuhi aturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, maka tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung.

"Diingatkan agar jangan lakukan bahwa jika melakukan ada konsekuensi yang mesti ditanggung," kata Saiful.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada pidana penjara hingga enam bulan atau denda maksimal Rp6 juta atau paling sedikit Rp600 ribu. Ini diatur dalam pasal 190 undang-undang tersebut. 

Surat imbauan ini menjadi pengingat penting bagi kepala daerah, termasuk yang sedang mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024 untuk menjaga integritas proses demokrasi. Sebagai informasi, Danny Pomanto dalam hal ini juga bestatus sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan.

"Jadi larangan pejabat/bupati atau wali kota melakukan mutasi pejabat, tidak hanya sebelum penetapan calon, juga 6 bulan setelah sehingga menjadi penting Bawaslu menyampaikan imbauan," kata Saiful.