Sulsel Susun Peta Jalan Ekonomi Hijau untuk Hadapi Perubahan Iklim

27 Feb 2025, 21:26 WIB

Pemprov Sulsel bersama ICRAF dan Pemerintah Kanada berkolaborasi menyusun Rencana Induk Ekonomi Hijau untuk masa depan yang berkelanjutan di Hotel Four Point, Makassar, Kamis (27/2/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Intinya sih...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan ICRAF Indonesia menggelar Konsultasi Publik Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan/GGP) Sulsel.
Forum membahas strategi pertumbuhan ekonomi hijau untuk menghadapi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Pemerintah mendorong kebijakan ekonomi hijau dalam RPJMD 2025-2030 serta implementasi langkah-langkah seperti pengurangan plastik sekali pakai, energi ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih efisien, dan konservasi air.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama lembaga internasional ICRAF (World Agroforestry Centre) Indonesia menggelar Konsultasi Publik Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan/GGP) Sulsel. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Four Points, Makassar, Kamis (27/2/2025).

Forum ini membahas strategi pertumbuhan ekonomi hijau guna menghadapi tantangan perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kegiatan ini juga didukung oleh Pemerintah Kanada melalui program Land4Lives, yang bertujuan membantu petani beradaptasi dengan teknik pertanian berkelanjutan.

Jufri Rahman menyatakan bahwa perubahan iklim telah berdampak signifikan pada lingkungan dan ekonomi daerah, terutama dalam sektor pertanian. Karena itu, Pemprov Sulsel mengintegrasikan kebijakan ekonomi hijau dalam RPJMD 2025-2030 serta RPJPD 2025-2045.

"Dilakukan oleh Bappelitbangda bekerja sama dengan ICRAF ini adalah bagian dari upaya penyusunan kita terkait rancangan awal RPJMD. Jadi hasil rancangan atau peta jalan ekonomi hijau Sulawesi Selatan ini akan menjadi bagian dari RPJMD Bapak Gubernur 2025-2030," kata Jufri.

1. Klaim sudah terapkan ekonomi hijau

Ilustrasi ekonomi hijau. (IDN Times/Arief Rahmat)

Jufri menyebutkan beberapa langkah ekonomi hijau yang telah diterapkan di Sulsel meliputi pengurangan plastik sekali pakai dan kebijakan plastik berbayar. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong penggunaan energi ramah lingkungan, termasuk transportasi umum berbasis gas dan listrik.

"Yang seperti kita ketahui bahwa kendaraan pribadi itu menjadi penyumbang terhadap emisi gas buang yang ada di udara Indonesia saat ini," kata Jufri.

Selanjutnya, pemerintah mendorong pengelolaan sampah yang lebih efisien, seperti daur ulang dan pemanfaatan sebagai sumber energi. Lalu konservasi air, mengingat Makassar tidak memiliki sumber air sendiri dan bergantung pada Maros serta Gowa.

"Itu semua yang akan dipertajam bersama dengan ICRAF dalam bentuk penyusunan peta jalan terkait dengan green economy. Nantinya hasil penyesuaian peta jalan itu diintegrasikan masuk ke dalam RPJMD Pak Gubernur tahun 2025-2030," kata Jufri.

2. Dukungan pemerintah Kanada

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Jess Dutton, dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Four Point, Makassar, Kamis (27/2/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Jess Dutton, menyatakan dukungan penuh terhadap program ekonomi hijau di Sulsel. Menurutnya, kerja sama melalui proyek Land4Lives membantu petani mengadopsi teknik pertanian cerdas iklim, meningkatkan produktivitas pangan, dan mengurangi dampak lingkungan.

Pemerintah Kanada bangga bisa bermitra dengan Pemprov Sulsel dan ICRAF dalam proyek ini. Sutton mengatakan perubahan iklim semakin berdampak besar sehingga penting untuk mengembangkan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Proyek Land4Lives membantu membangun fondasi Sulawesi Selatan yang lebih tangguh terhadap iklim dan lebih makmur," kata Dutton.

3. Proses penyusunan peta jalan ekonomi hijau

Ilustrasi lingkungan (IDN Times/Mardya Shakti)

Ketua Tim Pelaksana Pokja Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulsel, Setiawan Aswad, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen ini dilaksanakan secara inklusif, integratif, dan berbasis data ilmiah. Kebijakan ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil.

"Kami ingin buktikan bahwa pembangunan tidak mesti mengorbankan aspek sosial dan kesehatan lingkungan,”kata Setiawan.

Dokumen ini memuat berbagai rekomendasi, seperti perlindungan hutan dengan mencegah deforestasi di kawasan konservasi dan lindung hingga pengelolaan tata ruang berbasis keberlanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan secara masif. Ada juga revitalisasi pertanian unggulan seperti kakao, kopi, padi, dan jagung serta pengendalian emisi karbon dari sektor berbasis lahan dan ekosistem pesisir.

Peta jalan ini akan menjadi pedoman bagi Pemprov Sulsel dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau secara bertahap. Untuk menuntun implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau, dokumen ini juga menyertakan peta jalan, yang menjabarkan tahapan waktu pelaksanaan aktivitas, pembagian peran, sampai identifikasi sumber-sumber pembiayaan