Sikap DPRD Makassar Soal Legislator Penjamin Jenazah Jadi Tersangka

Ara -sapaan Adi Rasyid Ali- mengaku prihatin dengan kasus tersebut. Menurutnya, Hadi melanggar protokol pencegahan COVID-19 karena pertimbangan kemanusiaan. Apalagi menurutnya, seorang wakil rakyat memang punya tugas dan tanggung jawab terhadap hal tersebut.

Menurut Ara, tidak semua legislator berani bersikap seperti Andi Hadi Ibrahim. Legislator itu disebut terlibat sebagai relawan gugus tugas COVID-19 di RS Daya, hingga mengurusi jenazah pasien. Ara juga menilai kasus yang menjerat Andi Hadi bukan kasus kriminal seperti pengambilan paksa jenazah yang kerap terjadi.

"Apa yang selama ini dilakukan oleh ustaz Hadi adalah perbuatan mulia yang sangat-sangat jarang dilakukan. Oleh seorang yang sudah menjadi anggota DPRD tapi masih mau mewakafkan dirinya sebagai pemandi jenazah.  Mungkin hanya beliau yang masih mau melakukan itu. Setidaknya ini bisa jadi bahan pertimbangan kemanusiaan," ucap Ara.

Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq mengatakan partainya belum bisa menentukan sikap terkait proses hukum yang tengah dijalani kadernya. Anwar mengaku belum mendapatkan surat resmi penetapan tersangka Andi Hadi Ibrahim dari kepolisian.

"Saya juga belum tahu karena harusnya surat itu harus ke DPRD dulu," katanya kepada jurnalis.

Anwar menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar dan penyidik kepolisian. Anwar bilang, Andi Hadi Ibrahim sebelumnya memang pernah diperiksa penyidik Polrestabes Makassar selama lima jam dalam kasus ini tersebut.

"Kita mau lihat masalahnya apa. Kita juga punya kuasa hukum. Semua akan kita serahkan ke kuasa hukum kalau memang ada hal itu terjadi. Tapi kalau di internal kita melihat ini semua murni kemanusiaan," ungkap Anwar.

Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penjamin jenazah pasien COVID-19 di RSUD Daya. Selain Andi Hadi, tersangka lain adalah Andi Nurahmat, orang yang membawa ambulans.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo menyebut gelar perkara penetapan tersangka digelar oleh penyidik pada Jumat 10 Juli 2020. Keduanya tersangka dianggap memenuhi unsur berbuat pelanggaran pidana dalam kasus ini.

Penyidik menjerat tersangka dengan sejumlah pasal pidana. Pasal 214 ayat 1, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 55 KUHPidana, juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Keduanya terancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Agus Khairul mengungkapkan jika penyidik telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka. Hanya saja, surat resmi pemberitahuan penetapan belum diterima keduanya. Polda Sulsel diketahui menyerahkan sepenuhnya proses perjalanan kasus ini ke pihak Polrestabes Makassar. "Enaknya sebenarnya kalau sudah sampai suratnya. Sudah diperiksa. Biar jalan dulu proses untuk sementara kita lihat perkembangan," katanya saat dikonfirmasi terpisah.