Sidang Suap Auditor BPK Sulsel, Ketua DPRD: Kas Daerah Tekor Rp20 M

Andi Ina menyatakan, mantan Kepala Perwakilan BPK Sulsel Wahyu Priyono saat melakukan pemeriksaan LKPD Sulsel menyampaikan, bahwa ada temuan kas DPRD Sulsel yang tekor sebesar Rp20 miliar lebih yang harus dikembalikan ke kas daerah.

"Saat itu pak Wahyu penyampaian temuan kas tekor yang diakibatkan dana yang dikeluarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun itemnya disampaikan untuk kegiatan makan minum, perjalanan dinas pimpinan dan anggota, reses pimpinan dan anggota, dan sosialisasi peraturan daerah," ujarnya.

"Pak Wahyu juga sampaikan temuan sebesar Rp20 miliar lebih itu harus ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum LHP diserahkan, itu agar tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan LKPD (opini) penyelesaian yang dimaksud adalah dengan cara dikembalikan kembali ke kas," lanjut Andi Ina.

Andi Ina, politisi Partai Golkar Sulsel menyebutkan, terkait temuan pengadaan barang dan jasa telah diselesaikan setelah LHP BPK diserahkan. Ina menjelaskan untuk mengembalikan kas tekor, pihaknya menggelar pertemuan dengan tiga wakil ketua, Darmawangsyah Muin, Ni'matullah dan Muzayyin Arif.

"Dalam pertemuan itu kita bersepakat untuk menyelesaikan pengembalian uang temuan BPK tersebut dengan pembagian beban pengembalian," ungkap Ina.

Hasil kesepakatan tersebut, Andi Ina mengaku dirinya melakukan pengembalian sebesar Rp4 miliar. Sementara Ni'matullah sebesar Rp2,5 miliar, Darmawangsyah Muin Rp6 miliar, dan Muzayyin Arif sebesar Rp5 miliar.

"Sisanya sebesar Rp3 miliar dibebankan kepada Sekretaris dan Bendahara DPRD Sulsel. Pengembalian ke kas daerah dilakukan bertahap itu selama satu bulan, Juni dan Juli 2020. Pengumpulan dari rekan pimpinan lain melalui saya diserahkan ke Jabir dan disetorkan ke rekening kas daerah," jelas Ina.

Pada kesempatan tersebut, Andi Ina mengungkapkan uang Rp4 miliar didapatkan dari pinjaman seorang kontraktor bernama Petrus Yalim. Petrus sendiri telah diperiksa sebelumnya. Psalanya, pinjaman dari saksi Petrus Yalim tersebut tidak ditandai dengan surat perjanjian atau hanya melalui lisan.

"Petrus Yalim sudah percaya dengan saya, karena antara saya dan dia ada kerja sama pengelolaan aset Pulau Dutungang di Kabupaten Barru sejak tahun 2015. Saat itu saya sampaikan permintaan bantuan untuk meminjam uang dari dia sebesar Rp4 Miliar untuk menutupi temuan BPK," beber Andi Ina.

Pinjaman Rp 4 miliar dari Petrus Yalim itu sendiri diterima di kantor Bank negeri di Kabupaten Gowa. Uang pinjaman tersebut diambil oleh Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir. Setelah diterima, selanjutnya Jabir menyetorkan langsung uang tersebut masuk ke kas daerah sesuai kesepakatan.

Andi Ina juga menegaskan pinjaman uang tersebut tidak ada kesepakatan dan kaitan dengan proyek pengerjaan di Pemprov Sulsel dengan Petrus Yalim. Atas uang pinjaman tersebut. Bahkan hingga saat ini Andi Ina Kartika Sari baru membayar Rp 350 juta pada pertengahan tahun 2021.

Dalam persidangan Andi Ina juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menemui secara khusus dengan mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah terkait temuan BPK soal kas tekor. Meski demikian, ia mengaku pernah bertemu di sebuah acara dengan eks Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

"Saya pernah menyampaikan kepada pak Nurdin Abdullah akan berusaha untuk menyelesaikan temuan BPK. Saat itu pak Nurdin bilang 'oh iya Bu Ketua'," tambah Andi Ina dalam persidangan tersebut.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Johan Dwi Junianto mengatakan dalam persidangan kali ini pihaknya seharusnya menghadirkan lima orang saksi selain empat saksi yang hadir seperti ketua DPRD Sulsel, dua wakil ketua DPRD Sulsel dan Sekretaris DPRD Sulsel.

"Yang tidak hadir Muzayyin Arif (wakil ketua DPRD Sulsel) karena lagi umrah. Di persidangan tadi terungkap untuk menutupi Rp20 miliar karena tekor kas DPRD sehingga mereka ini saling berbagi untuk mengumpulkan dana tersebut," terang Johan kepada wartawan di PN Makassar.

Johan menyebut dari kesaksian empat saksi tersebut, terungkap upaya pemerintah untuk mengamankan opini BPK agar tidak Wajar dengan Pengecualian (WDP). "Temuan-temuan ini ada upaya dari pemerintah untuk mengamankan dari BPK. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh saksi. Terus ada yang dibuat ganda, seolah-olah rekanan, padahal di situ tidak ada," jelas Johan.