Seminar CPCD Unhas Undang Mahfud MD, Bahas Permasalahan di Papua

Rektor Unhas menegaskan bahwa SDM Papua adalah kunci kesejahteraan Papua, karena itu, pihak Unhas terus berkomitmen untuk mendorong penguatan SDM dan Lembaga masyarakat Papua.

Prof Jamal juga mendorong untuk terus membuka dialog dengan semua pihak dan berharap kegiatan CPCD Unhas sekarang menjadi ruang dialog yang terus dilakukan.

Kegiatan dilanjutkan kemudian penandatangan MoU Pemerintah Provinsi Papua dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan oleh Dr. Mohammad Musa’ad yang juga Asisten Pereknomian dan Kesejahteraan dan Prof. Jamaluddin Jompa Rektor Universitas Hasanuddin.

Sejumlah pembicara dihadirkan oleh CPCD Unhas, antara lain Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Mohammad Mahfud MD sebagai pembicara kunci. Kemudian tiga narasumber lain yakni Dr. Mohammad Musa’ad mewakili Pemerintah Provinsi Papua, Dr. Ir. Apolo Safanpo yang juga Rektor Universitas Cendrawasih, dan Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai Senior Researcher CPCD dan Guru Besar Sosiologi Unhas.

Kegiatan ini dipandu oleh Agussalim Burhanuddin, SI.IP, MIRAP yang juga peneliti CPCD Unhas dan dosen Hubungan Internasional Fisip Unhas.

Peneliti CPCD Unhas, Andi Ahmad Yani M.Si, MPA, M.Sc, menjelaskan, Mahfud MD sangat mengapresiasi seminar yang digelar CPCD Unhas dan berharap akan memberikan kontribusi pada kebijakan pemerintah dalam merespons permasalahan di Papua.

"Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa melakukan upaya pendekatan pengamanan tanpa kekerasan dan tanpa ada senjata. Untuk itu Prof Mahfud menyampaikan untuk terus meningkatkan intensitas dialog dengan melibatkan semua pihak untuk mencari solusi bersama pada pengelolaan SDA dan SDM," kata Ahmad Yani.

Sementara Dr Musa’ad menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus Papua tidak cukup dari pemerintah daerah saja, namun membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

"Khususnya dalam hal penguatan kewenangan dalam pemerintah Papua untuk mengelola keuangan daerah dan tata kelola sesuai dengan konteks masyarakat Papua," Dr Musa'ad menerangkan.

Hal lain yang penting untuk agenda ke depan, menurut Dr Musa'ad, adalah pembangunan sosial berbasis kontekstual dan strategi kebutuhan dasar dengan peningkatan layanan sosial dan pemberian fasilitas sosial.

"Peningkatan keadilan, pemerataan dan kedamaian serta kesempatan yang sama," katanya.

Demikian halnya dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM orang Papua Asli, kata Dr Musa'ad, diharapkan dapat menjadi pemeran utama dalam pembangunan Papua. Hal lain yang penting adalah, diperlukan penyelesaian permasalahan HAM dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Rektor Universitas Cendrawasih Papua, Dr. Ir. Apolo Safanpo, meminta penyelesaian masalah Papua harus dengan serius dan bermartabat dengan senantiasa menghargai nilai-nilai budaya masyarakat Papua.

Pembicara ketiga, yaitu Prof Dwia menjelaskan pentingnya memberi peluang soft-power dalam penyelesaian masalah di Papua. Menurutnya, beberapa agenda penting yaitu mengedepankan pendekatan keamanan yang humanis dan senantiasa menghargai nilai budaya Papua.

Kemudian, lanjut Prof Dwia, agenda kedua adalah membuka dialog yang seluas-luasnya dengan semua kelompok untuk mendapatkan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Selain itu, Prof Dwia menyarankan untuk memaksimalkan  agenda ketiga, dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk memastikan orang Papua asli yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan bekerja untuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Agenda keempat terkait dengan peningkatan kesejahteraan dengan berbasis pengembangan masyarakat dengan berbasis lokal dengan menjadikan orang Papua sebagai subjek. Agenda terakhir adalah mendorong lahirnya bibit perdamaian dengan mendorong mahasiswa Papua menjadi agen perdamaian untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan di tingkat komunitas," kata dia.