Makassar, IDN Times - Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, mendapat panggilan kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi jabatan baru dalam struktur lembaga anti-rasuah tersebut.
Yudhiawan membenarkan informasi terkait jabatan barunya di KPK. "Saya dipercaya oleh Polri untuk bertugas di KPK kembali sebagai koordinator wilayah," kata Yudhiawan kepada jurnalis, Jumat (18/9/2020).
Yudhiawan mengatakan, koordinator wilayah merupakan jabatan baru di dalam ruang lingkup KPK. Selasa, 22 September 2020 mendatang, Yudhiawan akan memenuhi panggilan untuk segera dilantik menjadi penaggung jawab sesuai dengan posisi yang diemban.
Hanya saja, Yudhiawan belum mengetahui pasti bagaimana teknis tugas dalam jabatan barunya nanti. "Ini merupakan tugas dari pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara," ungkap Mantan Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel ini.
Yudhiawan bukan orang baru dalam struktur jabatan di KPK. Dia sebelumnya pernah menjabat pada bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK. "Saya pernah di sana (KPK) selama tujuh tahun. Sekarang ini sama lagi dapat tugas dari pemerintah," ujarnya.
Dalam jabatan baru ini, Yudhiawan berkomitmen untuk bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan bangsa dan negara agar terbebas dari perilaku korupsi. "Sesuai dengan visi dan misi KPK. Nanti setelah dilantik baru diketahui berapa provinsi diketahui," imbuh penyidik senior KPK ini.
Lebih lanjut kata Yudhiawan, karena jabatan barunya di KPK, maka jabatannya sebagai Kapolrestabes Makassar akan segera ditinggalkan. Yudhiawan, belum mendapat kejelasan siapa yang akan menggantikannya sebagai Kapolrestabes Makassar.
Kombes Yudhiawan Wibisono resmi menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar sejak awal November 2019 lalu. Yudhiawan menggantikan Kapolrestabes Makassar sebelumnya, Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo yang diangkat dalam jabatan baru.
Selama bertugas, Yudhiawan cukup banyak mengungkap kasus-kasus urgen yang menjadi perhatian publik. Satu di antaranya adalah, fakta perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan legislator DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim dan sipil lainnya Andi Nurrahmat dalam kasus penjamin jenazah pasien COVID-19.
Jajarannya melanjutkan perjalanan kasus hingga di pengadilan. Meskipun, belakangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memvonis keduanya dengan delapan bulan hukuman percobaan. Keduanya terbukti melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Keputusan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan COVID-19 dan atau Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Juncto Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana.