Relawan KAMI Jokowi Tolak Wacana Polri di Bawah TNI-Kemendagri
Makassar, IDN Times - Inisiator relawan KAMI Jokowi Benidiktus Papa merespons wacana menempatkan institusi Polri di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, itu merupakan upaya pelemahan institusi Polri yang harus dilawan, serta bisa menciderai semangat reformasi.
Sebelumnya, wacana itu dilontarkan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Deddy menyatakan wacana itu sebagai tindak lanjut atas banyaknya dugaan cawe-cawe oknum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilihan umum.
"Wacana yang dibangun oleh Dedy Sitorus bersama PDIP tersebut adalah upaya untuk menggembosi Institusi Polri. Jelas ini berbahaya sebab akan merampas rasa keadilan ditengah masyarakat," kata Beni dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (30/11/2024).
1. Wacana bisa jadi terkait kepentingan politik
Menurut Beni, wacana tersebut punya maksud tertentu. Bisa jadi, kata dia, salah satunya karena partai yang melontarkan kalah di banyak daerah pada PIlkada 2024.
"Kekalahan yang dialami oleh calon-calon dari partai PDIP di banyak daerah harus menjadi introspeksi internal buat bung Dedy dan kawan-kawan PDIP mungkin saja masyarakat mulai tidak trust terhadap calon dari PDIP," ucap Beni.
2. Polri disebut mengawal pilkada dengan baik
Beni berharap, kekalahan di Pilkada jangan disangkutpautkan dengan Institusi. Apalagi sampai menuduh Polri bermain mata di Pilkada.
"Kinerja intitusi Polri dibawa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengawal Pilkada sudah berjalan dengan sangat baik, transparan. jangan ada pihak yang mencoba mendistorsi kinerja Institusi Polri bersama rakyat Indonesia," dia menambahkan.
3. Wacana dilontarkan Ketua DPP PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan, pihaknya sedang mengkaji agar Polri dikembalikan di bawah kendali Panglima TNI atau berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini menindaklanjuti banyaknya dugaan cawe-cawe oknum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilihan umum.
"Kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata dia.
