Makassar, IDN Times - Pengunduran diri Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, akan dibahas dalam rapat paripurna di DPRD Kota Makassar. Rapat paripurna ini akan diagendakan pekan ini.
Fatma mengaku telah menerima pemberitahuan mengenai jadwal rapat tersebut. Rapat paripurna dijadwalkan Jumat pekan ini.
"Saya baru terima telepon dari Ketua DPRD. Hari Jumat akan diparipurnakan, setelah itu suratnya dikirim," kata Fatma, Selasa (17/10/2023).
Fatma sendiri tidak begitu khawatir meskipun hari penetapan DCT (daftar caleg tetap) sudah semakin dekat. Pasalnya partainya telah mempersiapkan dirinya untuk maju caleg.
Nama Fatma sendiri telah didaftarkan dalam daftar caleg sementara. Namun karena dia masih kepala daerah maka dia harus mundur secara resmi dari jabatannya.
"Kalau persiapannya sih alhamdulillah mesin partai di beberapa kabupaten sudah konsolidasi," kata Fatma.
Dua pekan yang lalu, Fatma secara mengejutkan mengumumkan akan mundur dari jabatannya. Namanya disetorkan oleh DPP Partai NasDem kepada KPU RI pada Selasa 3 Oktober 2023 untuk maju Pileg 2024 tingkat DPR RI.
Menurut PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten memang telah mengatur bahwa kepala dan wakil kepala daerah yang maju caleg wajib mundur. Fatma harus mundur secara resmi sebelum penetapan DCT pada 3 November.
"Karena saya harus mundur toh, syaratnya itu saya harus mundur, nanti setelah DCT, November baru mundur," kata Fatma.
Fatma maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Sulsel I yang meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, dan Selayar. Majunya Fatma menggantikan posisi Syahrul Yasin Limpo yang kini terjerat kasus dugaan korupsi.
Akan tetapi, dia mengaku namanya telah lama didaftarkan di Dapil Sulsel I sehingga pencalonannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus hukum SYL. Dia menegaskan bahwa ini hanya momentum yang terkesan mendadak.
Dia sudah lama diminta oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk maju sebagai bacaleg DPR RI. Namun karena SYL terjerat kasus hukum, maka dia menggantikan posisinya.
"Tidak sih, sebelumnya kan sudah ada nama saya, melihat di dapil satu ada Pak SYL ternyata ada Ibu Indira juga, seiring dinamika politik ternyata seperti ini, saya kan pengurus DPP, pada saat diperintah Ketum saya iyakan," katanya.