Potensi Bongkar Pasang Koalisi Parpol di Pilgub Sulsel 2024
- Pilgub Sulsel semakin hangat menjelang pendaftaran calon akhir Agustus 2024.
- Kandidat kuat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah Sudirman-Fatma dan Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad.
- Koalisi parpol dinamis, dengan kemungkinan kotak kosong, perubahan dukungan, dan ketidakpastian politik nasional mempengaruhi Pilgub Sulsel 2024.
Makassar, IDN Times - Dinamika Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin menghangat menjelang tenggat pendaftaran pasangan calon akhir Agustus ini. Peta sementara kandidat kuat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tergambarkan ke publik yaitu Andi Sudirman Sulaiman selaku petahana yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati). Kemudian, ada Moh Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Azhar Arsyad (DIA) yang siap menjadi penantang.
Kedua pasangan tersebut masing-masing telah mengantongi rekomendasi parpol. Sudirman-Fatma telah memenuhi syarat jumlah partai politik pengusung untuk mendaftar di KPU pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang.
Pasangan Andalan Hati sejauh ini memang telah mengantongi rekomendasi dari sejumlah partai politik pemegang kursi di DPRD Sulsel. Totalnya sebanyak 56 kursi dari 7 partai politik.
Partai politik tersebut di antaranya yakni, NasDem (17 kursi), Golkar (14 kursi), Gerindra (13 kursi), Demokrat (7 kursi), PAN (4 kursi), dan Hanura (1 kursi). Ada juga dukungan dari partai non parlemen, PSI. Jumlah dukungan jauh melebihi syarat minimal 17 kursi.
Sementara Danny-Azhar, telah mendapatkan surat tugas dan rekomendasi dari tiga parpol yaitu PKB (8 kursi), PPP (8 kursi) dan PDIP (6 kursi). Ketiga parpol ini bahkan telah menggelar konsolidasi pemenangan sekaligus deklarasi.
1. Semua kemungkinan bisa terjadi
Hanya saja, koalisi parpol yang telah terbentuk saat ini masih sangat berpeluang berubah. Komitmen parpol yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi sesungguhnya untuk Pilgub Sulsel 2024.
Sejak awal, wacana kotak kosong sudah berhembus lantaran pasangan Sudirman terkesan memonopoli parpol. Namun wacana itu segera buyar setelah PKB menjatuhkan pilihan kepada Danny-Azhar. Kemungkinan kotak kosong, head to head bahkan poros baru masih terus ada dalam dua pekan jelang pendaftaran bakal calon.
Teranyar soal mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Belum lagi, ada isu bahwa PPP mengalihkan dukungan dari Danny-Azhar ke Sudirman-Fatma.
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai peta koalisi masih akan berubah hingga pendaftaran bakal calon. Semua partai masih saling menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk Pilgub Sulsel 2024.
"Sampai masa penutupan pendaftaran. Semua masih bisa terjadi," kata Luhur kepada IDN Times, Senin (12/8/2024).
2. Formasi dukungan partai politik semakin dinamis jelang pendaftaran
Menurut Luhur, formasi dukungan partai politik akan semakin dinamis jelang pendaftaran. Penyebabnya bukan hanya faktor politik lokal tapi juga bisa karena turbulensi politik di tingkat nasional.
"Pemimpin baru bisa sangat mungkin menganulir keputusan pencalonan dari ketua umum sebelumnya," kata Luhur.
Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar memang cukup mengejutkan. Bukan tidak mungkin hal ini membuat usungannya di Pilgub Sulsel dikocok ulang.
Meski begitu, Juru bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim meyakini Partai Golkar tidak akan mengubah arah dukungannya. Apalagi, Sudirman-Fatma telah memenuhi syarat jumlah partai politik pengusung untuk mendaftar di KPU pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang.
"Bagi Andalan Hati tidak banyak berpengaruh. Syarat dukungan sudah cukup. Kami tetap berharap ada lawan, lebih banyak, lebih baik," kata Ramli Rahim lewat siaran pers yang dikutip, Senin (12/8/2024).
3. Masih penuh ketidakpastian dalam Pilkada
Luhur juga mengatakan bahwa secara lokal, endurance atau daya tahan figur yang bersosialisasi semakin terkuras. Survey elektabilitas pun tidak meningkat.
"Bakal calon yang dulu bersosialisasi dengan gegap gempita, perlahan mulai senyap, lalu lenyap," katanya.
Pemenuhan syarat pada mandat surat tugas yang tidak terpenuhi membuat partai politik bisa meninjau kembali surat dukungan yang telah diberikan. Pada sisi yang lain, kata dia, dinamika politik nasional di masa transisi pemerintahan ini juga membawa ketidakpastian baru.
"Ketidakpastian ini yang menurunkan ketidakpastian baru di pada arena politik Pilkada," katanya.
