Polisi Usut Tambang Galian C Ilegal di Maros, 4 Faktanya Terkini

Dicky menjelaskan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel akan menelusuri kelengkapan administrasi perizinan tambang galian C di Maros. Di saat bersamaan, Polda menggandeng saksi ahli akan mengkaji dampak dari penambangan.

Jika ditemukan kerusakan lingkungan, siapapun yang terlibat di dalamnya akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk sampai ke sana, perlu dipelajari juga apakah kerusakan lingkungan disebabkan oleh penambangan atau faktor lain.

"Kalau memang hasil kajian saksi ahli dari (Kementerian) Lingkungan Hidup ada kerusakan lingkungan, siapa pun yang terlibat baik pelaku dan yang mengizinkan, bisa ditetapkan sebagai tersangka," kata Dicky.

Penyiidk Direskrimsus Polda Sulsel, dalam waktu dekat mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Maros Hatta Rahman dalam rangka penyelidikan. Bupati akan dikonfirmasi soal kebijakannya dalam aktivitas pertambangan galian bahan C di Maros.

Dicky menerangkan, Bupati dikonfirmasi sebagai pengambil kebijakan tertinggi di tingkat kabupaten. Adapun umumnya tambang galian bahan C diterbitkan perizinannya melalui rekomendasi pemerintah daerah tingkat II, kabupaten/kota.

Bupati Maros Hatta Rahman sedianya diperiksa Rabu (21/8). Namun agenda itu urung karena Bupati tidak ada di tempat saat penyidik mendatangi kantornya.

“Hari ini Bupati Maros ada dinas ke Bali. Yang diperiksa hari ini Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Andi David," kata Dicky.

Pada laman portal berita resmi Polri Tribratanews, dijelaskan bahwa Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menurunkan tim untuk mengecek ke lapangan sejak lalu. Hasilnya, ditemukan sejumlah aktivitas penambahan yang ditengarai tidak berizin.

Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Yudhiawan Wibisono mengatakan temuan ini akan diproses lebih lanjut, dengan menjadwalkan pemeriksaan terdahap sjumlah pihak yang terkait.

Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Kadir Wokanubun menyebut maraknya aktivitas penambangan bahan galian C di Maros tak terlepas dari dukungan pemerintah setempat. Pelaku penambangan disebut mudah mendapat rekomendasi pengurusan izin penambangan pada Dinas-dinas terkait di Kabupaten Maros. Ini dijadikan dasar Pemprov Sulsel menerbitkan izin penambangan.

Padahal, menurut Kadir, harusnya ada kajian secara mendalam sebelum pemerintah mengeluarkan rekomendasi atau izin. Selain aspek lingkungan, juga perlu dipertimbangkan aspek pendapatan negara yang dihasilkan.

Kadir mencurigai penerbitan izin penambangan galian C di Kabupaten Maros tak melalui prosedur yang benar. Karena kata dia, masyarakat setempat sendiri hampir semuanya tak menginginkan adanya aktifitas tambang galian C di daerahnya.

“Proses pengurusan izin prinsip itu kan dasar dan pembahasannya harus melibatkan masyarakat setempat sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung. Nah ini mereka justru menolak tapi kok penambangan tetap berlangsung,” ungkap Kadir.