Pilkada Palopo Diulang, Pj Wali Kota Tetap Menjabat

Menurut Idham, Firmanza secara otomatis akan tetap memimpin Kota Palopo hingga PSU tuntas dan wali kota definitif terpilih dilantik. Karena itu, tidak ada perubahan dalam kepemimpinan daerah dan roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.

"Bunyi SK satu tahun sejak pelantikan dan ini baru beberapa bulan setelah pelantikan di September," kata Idham.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa meskipun ada dinamika politik akibat PSU, pemerintahan di Palopo harus tetap berjalan dengan baik. Dia mengatakan Pj wali kota harus memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

"Pj wali kota jalankan pemerintahan secara normatif, penuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dengan sebaik-baiknya, arahkan semua aparat untuk bertindak normatif dan tidak terafiliasi salah satu pasangan calon, netralitas itu dijaga," kata Jufri.

Dia juga mengingatkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Menurutnya, jika ASN tidak netral, maka bisa terjadi perpecahan di dalam birokrasi.

"Kalau ASN sudah pecah, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi karena ASN itu perekat keutuhan bangsa selain TNI Polri," katanya.

PSU Pilkada Palopo digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Trisal Tahir karena ketidakjelasan keaslian ijazahnya. PSU akan diikuti oleh tiga pasangan calon yang tersisa serta pasangan baru yang diusung oleh partai politik pengusung Trisal, tanpa dirinya.

MK telah menetapkan PSU harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 90 hari setelah putusan dibacakan. PSU akan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sama seperti pemungutan suara pada 27 November 2024.

Saat ini, KPU Sulsel tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI terkait tahapan PSU dan anggaran yang dibutuhkan.