Perusda Sulsel Jadi Perseroda, DPRD: Perbaikan Kinerja Lebih Penting

10 Des 2019, 16:23 WIB

Kantor DPRD Sulsel. (IDN Times/Aan Pranata)

Makassar, IDN Times - Fraksi-fraksi DPRD Sulawesi Selatan menyatakan dukungan atas usulan Pemerintah Provinsi untuk mengubah bentuk hukum badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan Daerah Sulsel diusul berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Fraksi Golkar menyatakan menyambut baik rencana tersebut. Sebab sejak dibentuk tahun 1976 sampai saat ini, Perusda dianggap belum memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah. Justru biaya operasionalnya setiap tahun lebih besar.

“Dengan kata lain belum memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” kata juru bicara Fraksi Golkar Zulkifli Zain pada rapat paripurna pandangan fraksi terhadap usulan Pemprov di DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (10/12).

1. Fraksi Golkar pertanyakan estimasi keuntungan Perseroda

Ilustrasi rapat paripurna DPRD Sulsel. IDN Times/Aan Pranata

Zulkifli, mewakili Fraksi Golkar, mengajukan sejumlah pertanyaan yang bakal dijawab pihak Pemprov pada rapat paripurna berikutnya. Salah satunya tentang potensi pendapatan daerah melalui Perseroda.

Fraksi Golkar juga menanyakan berapa besar modal yang akan dialihkan dari Perusda untuk Perseroda. Pemprov juga diminta menjelaskan soal inventarisir aset-aset Perusda.

“Berapa besar estimasi peningkatan pendapatan Perusahaan Perseoran Daerah setelah dialihkan dari status Perusahaan Daerah?,” ujar Zulkifli.

2. NasDem tekankan perubahan kinerja dibandingkan status hukum

ilustrasi kenaikan pendapatan (IDN Times/Arief Rahmat)

Fraksi NasDem, dalam pernyataan pandangan yang dibacakan Sarwindye Tranda Biringkanae, mengungkapkan bahwa selama ini Perusda membebani APBD Sulsel. Padahal seharusnya, kehadiran Perusda jadi instrumen penting Pemprov dalam mengolah sektor pendapatan.

NasDem berharap, ke depan BUMD bisa lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan. Sehingga bisa ikut membantu pembiayaan program-program strategis Pemprov Sulsel.

“Kami menegaskan bahwa Perusahaan Daerah, apapun namanya, berganti nama atau tidak, perubahan kinerja yang lebih profesional dan orientasi bisnis yang lebih masuk akal jauh lebih penting di atas segalanya,” ucap Sarwindye.

3. PKS tanyakan nilai investasi Pemprov di Perusda

Ilustrasi (ANTARA FOTO)

Juru Bicara Fraksi PKS Haslinda mengatakan bahwa pada dasarnya, Perseroda memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki saham minimal 51 persen. Itu berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham di sana.

Sebelum perubahan bentuk hukum dibahas lebih lanjut, Fraksi PKS berharap Pemprov menjelaskan soal jumlah investasi yang ditanamkan ke Perusda. “Perlu diketahui, sehingga apabila telah berubah bentuk menjadi Perseroda, presentasi kepemilikan saham dapat diketahui nilainya,” kata Haslinda.

4. Pemprov ingin BUMD fokus mencari keuntungan

Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. IDN Times/Aan Pranata

Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin (9/12), membacakan pidato tentang usulan perubahan bentuk hukum Perusda menjadi Perseroda. Bakal dirancang pengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusda Sulsel.

Sekprov menyatakan Perusda perlu dibenahi dengan meningkatkan kinerja, daya saing, dan daya tariknya di dunia usaha. Perlu didorong prinsip tata kelola perusahaan yang baik, agar bisa fokus mencari keuntungan bagi daerah.

Perusda, pada awal pembentukannya, fokus pada kegiatan usaha di bidang properti. Namun pada perkembangannya, bidang itu makin diminati oleh usaha swasta dan Perusda justru kalah bersaing. Misinya yang campuran orientasi keuntungan dan pelayanan publik salah satu penyebab Perusda tertinggal.

"Seperti tampak pada rendahnya laba yang disetor ke kas daerah dibandingkan dengan modal yang ditanamkan," ucap Sekprov.