Pendataan Bansos di Makassar Dikebut, 5.000 ASN Jadi Agen Perlinsos

Andi Bukti mengatakan peningkatan progres terjadi setelah agen Perlinsos dari berbagai perangkat daerah dikerahkan untuk melakukan pendataan langsung di lapangan. Para agen tersebut merupakan ASN dari sejumlah SKPD yang bekerja berdasarkan wilayah kecamatan.

"Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan," ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).

Kota Makassar merupakan salah satu dari 48 daerah yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi perlindungan sosial secara nasional. Pemerintah kota berupaya mempercepat pendataan agar capaian Makassar dapat melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pada pekan pertama Agustus, progres pendataan Makassar masih sekitar 0,1 persen atau baru sekitar 1.000 KK. Setelah dilakukan evaluasi dan pengerahan agen dari sejumlah perangkat daerah, capaian tersebut meningkat hingga 50.088 KK dan menempatkan Makassar di posisi tengah dari daerah yang mengikuti uji coba.

"Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan," jelasnya.

Andi Bukti mengatakan pemerintah pusat dalam tahap uji coba menetapkan target pendataan sekitar 40 hingga 60 persen. Namun, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta capaian di Kota Makassar dapat melampaui target tersebut.

"Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Sosial mengerahkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai SKPD. Sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap sebelumnya untuk melakukan pendataan secara bertahap berdasarkan pembagian wilayah dan sesi kerja.

"Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas," ungkap Andi Bukti.

Pendataan lapangan dibagi dalam empat sesi, dengan masing-masing sesi berlangsung selama tiga hari kerja. Tahap pertama menyasar Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala, kemudian dilanjutkan Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang.

Tahap berikutnya akan menyasar kecamatan yang belum mendapatkan pendataan, di antaranya Biringkanaya, Tallo, Kecamatan Makassar, dan Ujung Tanah. Pola tersebut memungkinkan agen dari berbagai SKPD bergerak secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi sasaran pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar. Data tersebut nantinya menjadi bagian dari basis data perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata, percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik," tuturnya.

Meski progres meningkat, Dinas Sosial masih menghadapi kendala terkait komitmen dan ketersediaan agen dari berbagai SKPD. Kondisi tersebut membuat Dinas Sosial harus menyesuaikan pengerahan personel dan menutup kekurangan agen di lapangan.

"Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan," tambahnya.

Untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat, Dinas Sosial menyiapkan pelibatan RT dan RW setelah tugas agen dari SKPD selesai. Mereka nantinya akan menyisir warga di wilayah masing-masing yang belum masuk dalam pendataan.

"Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata," terangnya.

Menurut Andi Bukti, keterlibatan RT dan RW juga dapat memperkuat validasi data hingga tingkat lingkungan. Pemerintah dapat lebih mudah mengecek warga yang belum terdata sekaligus mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Perlinsos Digital juga menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pengaduan data secara lebih terintegrasi. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat akurasi data penerima bantuan, mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran, serta memudahkan masyarakat memperbarui data.

Dengan capaian 50.088 KK per 11 Agustus, Dinas Sosial optimistis percepatan pendataan terus dilakukan hingga akhir Agustus. Pemerintah Kota Makassar akan mengoptimalkan pengerahan agen, memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW untuk menjangkau warga yang belum terdata.

"Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen," pungkas Andi Bukti.