Pemprov Sulsel Pastikan Tidak Ada Rencana WFH meski Efisiensi Anggaran

Meski demikian, Fadjry tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan jika evaluasi dalam beberapa bulan ke depan menunjukkan perlunya penyesuaian. Bukan tidak mungkin WFH akan menjadi pilihan.

"Nanti kalau berjalan satu dua bulan ini, kita evaluasi  Tapi sampai sekarang kita belum memutuskan untuk melakukan WFH," kata Fadjry.

Selain itu, Fadjry juga memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan terganggu meskipun ada pemangkasan anggaran.

"TPP adalah hak dasar pegawai, dan seharusnya tidak diganggu. Kalau pun ada keterlambatan administrasi, mungkin satu atau dua minggu masih wajar, tapi jangan sampai berbulan-bulan," katanya. 

Fadjry menegaskan pihaknya siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meski demikian, lima sektor prioritas, yaitu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pendidikan, dan kesehatan, tetap menjadi fokus utama.

"Ini mandatory yang memang diharapkan tetap bisa berjalan dengan baik. Dari beberapa masukan saran dan bupati, wali kota tadi itu kan disampaikan Kepala BPKP bahwa ini bisa menjadi kekhawatiran teman-teman terkait target-target yang dicapai," kata Fadjry.