Pemprov Desak Pemkab Maros Tuntaskan Persoalan Lahan Proyek Kereta Api
Makassar, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk segera meningkatkan progres pembebasan lahan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare.
Hal ini disampaikan Hayat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare, yang digelar secara virtual, Jumat (28/8/2020). Rapat ini diikuti Kepala Balai Perkeretaapian Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan, Staf Kantor Kepresidenan RI, Pemerintah Kabupaten Maros, Kepala Kepolisian Daerah Sulsel, serta Dinas Perhubungan Sulsel.
"Kita akan tingkatkan eskalasi, dari Maros akan diambil alih oleh provinsi. Terakhir saya bilang, kalau ada oknum yang mengganggu program prioritas nasional terutama pembangunan, pusat pemerintah, provinsi adalah pemerintah, kabupaten adalah pemerintah, kehadiran negara dibutuhkan di situ," kata Hayat, usai rapat.
1. Proses pembebasan lahan terus bergulir
Hayat menjelaskan persoalan pembebasan lahan yang terus bergulir di Kabupaten Maros memerlukan kerja ekstra dan respons cepat, utamanya dari pemerintah kabupaten melalui koordinasi aktif bersama pemerintah provinsi.
Selama ini, Hayat terlibat langsung pada pengurusan lahan jalur kereta api ini. Soal lahan ini telah berulang kali dibahas mulai dari rapat di Kejaksaan Tinggi, dan terakhir di Maros. Hal ini, kata Hayat, agar ada progres dan diharapkan Bupati, Sekda, Kapolres setempat.
"Saya kasih waktu satu minggu progresnya, sampai dua minggu setelah rapat. Tolong camat lakukan secara verbal ke Bupatinya. Kapolres bisa laporkan juga namun sampai saat ini tidak ada progres," ujarnya.