Pemkot Makassar Usulkan ke Pusat Revitalisasi 79 Sekolah

Salim menjelaskan Kemendikdasmen saat ini menjalankan dua program utama, yakni revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran. Pemerintah daerah juga diminta mendata kondisi sekolah secara akurat agar usulan bantuan tepat sasaran.

"Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan," tegasnya.

Menurut Salim, dari 79 sekolah yang diusulkan Pemkot Makassar, sebanyak 11 sekolah lebih dulu masuk tahap awal. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi sekitar 30 sekolah yang masuk daftar penerima program revitalisasi.

"Ini capaian yang sangat baik," katanya. 

Salim mengatakan peluang penambahan kuota revitalisasi masih terbuka pada tahap berikutnya. Menurutnya, tambahan kuota dapat diberikan apabila masih terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.

Salim juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal proses administrasi sekolah penerima bantuan agar seluruh persyaratan, termasuk dokumen dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), selesai sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dijadwalkan berlangsung pada 16-20 Juli 2026.

"Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengusulkan agar pemerintah pusat memprioritaskan revitalisasi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang. Menurut Achi, sekolah-sekolah di kawasan kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

"Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang, dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi," kata Achi.

Achi berharap program revitalisasi sekolah dapat mewujudkan pemerataan kualitas layanan pendidikan. Dengan begitu, siswa di wilayah kepulauan dapat memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan.