Pemkot Makassar Tunda Seleksi Pejabat karena Sepi Pendaftar
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar menunda seleksi terbuka enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang sebelumnya sudah masuk pendaftaran. Salah satu alasannya karena seleksi sepi pendaftar.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, penundaan seleksi tertuang dalam surat Pengumuman nomor : 06/PANSEL-JPTP/X/2023. Surat ditandatangani Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Muhammad Ansar.
Akhmad menerangkan, Pemkot akan mengutamakan job fit atau evaluasi kesesuaian karakteristik pejabat dengan posisi yang ada. Diharapkan job fit bisa mendorong seleksi terbuka mendatang lebih baik.
"Kita dahulukan job fit supaya proses seleksi terbuka lebih ramai, lebih berdinamika sehingga semua sudah segar," ucap Akhmad, Selasa (24/10/2023).
Ada enam posisi JPTP yang lowong di Pemkot Makassar. Masing-masing, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
1. Kemungkinan ada mutasi hingga nonjob
Akhmad mengatakan bahwa penundaan ini diputuskan berdasarkan hasil keputusan tim pansel dalam rapat pada Kamis, 19 Oktober 2023 pekan lalu. Keputusan ini dianggap perlu sebab job fit tentu akan berujung pada rotasi dan mutasi jabatan. Tidak menutup kemungkinan pula jabatan yang lowong akan bertambah.
"Tentunya ada penyegaran dalam roda pemerintahan di Kota Makassar," katanya.
2. Sudah ada 30 pendaftar untuk lelang
Pemkot Makassar memang membuka seleksi pejabat eselon II untuk mengisi 6 jabatan kepala dinas yang lowong. Namsum menyebutkan bahwa sudah ada 30 orang pendaftar dalam seleksi tersebut.
Jabatan itu adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
"Rata-rata pejabat administrator," kata Namsum.
3. Danny ingin evaluasi pejabat yang tidak maksimal
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, mengatakan job fit atau proses evaluasi ini dilaksanakan karena ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak bekerja maksimal. Apabila ada pejabat yang dinilai kurang baik maka tidak menutup kemungkinan dia akan dimutasi atau nonjob.
"Saya job fit dulu semua pejabat karena ada beberapa jabatan tidak maksimal. Semuanya supaya adil," kata Danny.
