Pemkot Makassar Siapkan Tender Dini Penataan Karebosi pada 2027

26 Sep 2026, 09:09 WIBKota Makassar3 min read

Aan Pranata

News

Channel

Add Us on Google

Pemkot Makassar Siapkan Tender Dini Penataan Karebosi pada 2027

Kondisi Lapangan Karebosi Makassar yang tampak tidak terawat, Senin (31/8/2026). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya Sih

Pemkot Makassar menyiapkan kembali penataan dan pembangunan kawasan Karebosi untuk mulai dikerjakan pada 2027, setelah belum terlaksana pada tahun berjalan karena keterbatasan ruang fiskal.
Sejumlah proyek dengan perencanaan siap, termasuk Karebosi dan pekerjaan multiyears, akan memakai tender dini agar pelaksanaan dapat dimulai Januari 2027 setelah penganggaran serta persyaratan terpenuhi.
Rancangan Perubahan APBD Makassar 2026 mencatat pendapatan Rp4,56 triliun dan belanja Rp5,26 triliun, menghasilkan defisit Rp699,85 miliar yang ditutup melalui SiLPA 2025.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan penataan dan pembangunan kawasan Karebosi dalam perencanaan tahun berikutnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menargetkan proyek tersebut mulai dikerjakan pada 2027.

Munafri menyampaikan hal itu saat menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Makassar, Jumat (25/9/2026). Ia mengatakan Karebosi menjadi salah satu kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga kembali disiapkan dalam perencanaan.

1. Pemkot buat perencanaan baru untuk kawasan Karebosi

Desain renovasi Lapangan Karebosi Makassar. (Dok. Pemkot Makassar)

Munafri mengatakan Pemkot Makassar telah membuat perencanaan baru untuk penataan dan pembangunan kawasan Karebosi. Ia memastikan proyek tersebut kembali didorong untuk dapat direalisasikan pada tahun depan.

"Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan," kata Munafri.

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan program yang dapat dilaksanakan. Karena itu, program dan kegiatan harus dipilih berdasarkan prioritas serta manfaatnya bagi masyarakat.

2. Pemkot siapkan tender dini untuk proyek 2027

Balai Kota Makassar. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Selain Karebosi, Pemkot Makassar menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek yang perencanaannya telah siap. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak harus menunggu hingga anggaran berjalan lebih jauh.

"Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan," jelas Munafri.

Ia mengatakan skema tersebut juga disiapkan untuk proyek strategis yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang, termasuk pekerjaan multiyears. Setelah proses penganggaran selesai dan seluruh persyaratan perencanaan terpenuhi, proyek akan didorong mulai berjalan pada Januari 2027.

"Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027," tegasnya.

3. Perubahan APBD Makassar defisit Rp699,85 miliar

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. (Dok. Pemkot Makassar)

Dalam rapat paripurna tersebut, Munafri juga menjelaskan struktur Rancangan Perubahan APBD Makassar 2026. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih, turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, naik sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp699,85 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.

"Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025," ungkap Munafri.

Munafri menegaskan perubahan APBD tersebut tetap diarahkan untuk membiayai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pembahasan anggaran selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci bersama DPRD Kota Makassar.