Pemkot Makassar Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini memastikan setiap tahap pengolahan dan distribusi makanan diawasi dengan cermat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan koordinasi lintas dinas menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program. TP PKK dan kader posyandu ikut dilibatkan untuk memantau pelaksanaan di lapangan, mulai dari proses pengolahan makanan, distribusi, hingga konsumsi.
Dia menekankan kesiapan pemerintah kota dalam menjaga mutu Program MBG. Berbagai langkah antisipasi disiapkan untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan tetap aman, higienis, dan bergizi.
"Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan semua sekolah untuk memastikan pengawasan berjalan baik," kata Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Balai Kota Makassar, Senin (29/9/2025).
1. Sekolah diminta gelar rapat koordinasi lintas dinas
Hingga saat ini, Pemkot Makassar mencatat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di berbagai wilayah kota. Program ini menjangkau total 138.636 penerima manfaat, terdiri dari 136.645 peserta didik dan 1.991 penerima dari kategori non-siswa.
Munafri menjelaskan, pengawasan berjalan secara berlapis. Setiap sekolah penerima program diminta menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar seluruh pihak yang terlibat bisa memastikan kualitas makanan terjaga.
"Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar," imbuhnya.
2. Pemkot tegaskan standar higienis penyedia makanan MBG
Selain pengawasan internal, Pemkot juga menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi setiap penyedia makanan. Menurut Munafri, sertifikat ini menjadi standar utama agar seluruh makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi.
"Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman," katanya.
Pemkot Makassar, kata Munafri, akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor sambil menunggu regulasi Perpres terbaru dari pemerintah pusat. Seluruh proses MBG harus dijalankan dengan hati-hati agar seluruh peserta program, terutama siswa, menerima makanan bergizi yang aman.
"Kita masih menunggu regulasi Perpres yang akan keluar. Sambil menunggu, saya minta semua pihak berhati-hati dan memastikan seluruh proses MBG aman bagi siswa," katanya.
3. Menkes tegaskan protokol ketat penanganan keracunan makanan di sekolah
Langkah Pemkot Makassar sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui tersebut. Rapat itu dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko PMK, Menteri Pendidikan, serta Badan Gizi Nasional.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan penerapan protokol baku dalam penanganan keracunan, mulai identifikasi korban, jenis racun, hingga penanganan medis. Dia juga mendorong Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) berperan aktif dalam deteksi dini dan pengawasan kebersihan makanan sebelum disajikan.
"Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas," kata dia.
Dia menekankan pentingnya penanganan cepat dan tepat setiap kali terjadi laporan keracunan. Protokol mencakup identifikasi lokasi, jumlah korban, jenis keracunan, serta koordinasi untuk memastikan korban menerima perawatan medis yang sesuai.
"Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan," tegasnya.
