Pakar Hukum: Mutasi Kapolda Sulsel Momentum Perbaikan Citra Polri
- Mutasi Kapolda Sulsel merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi Polri.
- Publik wajar kaitkan mutasi kapolda dengan rusuh di Makassar, sebagai langkah evaluasi dan koreksi.
- Tantangan utama Kapolda baru adalah mengembalikan kepercayaan publik Sulsel dengan pola kepemimpinan yang terbuka dan profesional.
Makassar, IDN Times - Pakar Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin, menilai mutasi Kapolda Sulawesi Selatan merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi di tubuh Polri. Tapi, publik menilai mutasi ini sebagai respons Mabes Polri atas kerusuhan yang terjadi di Makassar pada akhir agustus lalu.
"Namun, karena momentum pergantian ini berdekatan dengan peristiwa rusuh di Makassar, publik wajar mengaitkannya dengan langkah evaluasi dan koreksi," ujar Rahman kepada IDN Times, Jumat (26/9/2026).
1. Publik wajar kaitkan mutasi kapolda dengan rusuh di Makassar
Menurut Rahman, pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulsel mencerminkan upaya Polri memperbaiki citra sekaligus meningkatkan profesionalitas aparat. Kapolda baru, kata dia, diharapkan membawa energi segar dengan memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi kericuhan.
"Pengelolaan unjuk rasa harus lebih humanis, tapi tetap tegas. Dengan begitu, kebebasan menyampaikan pendapat bisa terjamin tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban masyarakat," jelasnya.
2. Tantangan utama: kembalikan kepercayaan publik Sulsel
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar itu juga menekankan, tantangan utama Kapolda baru adalah mengembalikan kepercayaan publik.
"Dibutuhkan komunikasi intens serta kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga kalangan kampus," imbuhnya.
3. Kapolda baru diharapkan tegas tapi humanis
Ia menambahkan, pola kepemimpinan yang terbuka dan profesional akan membuat Polri di Sulsel lebih adaptif sekaligus responsif terhadap dinamika sosial politik.
"Kapolda baru harus menghadirkan kepemimpinan yang humanis sekaligus tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik Sulawesi Selatan," tutup Rahman.
Mutasi ini mencuat usai insiden aksi unjuk rasa rusuh yang berujung pembakaran dua gedung DPRD di Makassar dan mengakibatkan empat orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka.
Bahkan yang terbaru kericuhan anatarkelompok warga di Kecamatan Tallo, Makassar yang menyebabkan lima rumah warga dibakar akibat kericuhan itu.
