Pemkot Makassar Gandeng KPK Edukasi Pencegahan Korupsi

Rakor ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak. Dalam arahannya, Johanis menekankan bahwa tujuan utama kedatangan KPK adalah untuk memberikan edukasi tentang seluk-beluk korupsi dan cara pencegahannya.

“Kami memberikan edukasi supaya Pemerintah Kota Makassar dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Harapannya masyarakat semakin percaya bahwa anggaran yang dikelola Pemkot dan DPRD digunakan dengan tepat dan benar,” jelas Johanis.

Ia mengingatkan bahwa Pemkot dan DPRD adalah satu kesatuan yang harus sama-sama menjaga amanah rakyat dengan menghindari praktik suap, gratifikasi, maupun pemerasan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, rakor bersama KPK adalah langkah konkret untuk menyamakan frekuensi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi. Ia menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak boleh berhenti di acara seremonial.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diucapkan di mulut. Pertanggungjawaban atas uang negara harus jelas, manfaatnya harus sampai ke masyarakat secara tepat dan terukur,” kata Munafri.

Komitmen ini, lanjutnya, dia melanjutkan, merupakan ikhtiar bersama untuk menciptakan ekosistem antikorupsi yang sesungguhnya di Makassar.

Sebagai bukti keseriusan, Wali Kota Munafri Arifuddin bahkan mempersilakan KPK untuk menempatkan perwakilannya di Makassar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pendampingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau bisa, ada staf KPK yang berkantor di sini. Kami siap,” ucapnya. Tawaran ini disambut sebagai langkah progresif dari Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bersih dan akuntabel.