Pemkot Makassar Bolehkan Resepsi Pernikahan saat PPKM, Ini Aturannya

Sehari sebelumnya, Danny memang sempat menyatakan akan meniadakan sementara resepsi pernikahan selama masa PPKM mikro. Namun peniadaan resepsi pernikahan hanya berlangsung di level 4.

"Ternyata yang tidak diadakan itu yang di level 4. Kita kan masuk zona. Kita tidak masuk dalam standar level, tapi kita masuk dalam zona oranye," kata Danny.

Pemkot memutuskan membolehkan resepsi pernikahan setelah berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Makassar dan memperhatikan kondisi masyarakat yang telah mempersiapkan resepsinya.

Untuk itu, Pemkot memutuskan resepsi pernikahan boleh tapi hanya sampai pukul 17.00 WITA. Ketentuan lainnya, penyelenggaraan acara tidak menyediakan makan di tempat melainkan makanan dalam kemasan yang langsung dibawa pulang.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, juga menegaskan bahwa tidak ada larangan menggelar resepsi pernikahan di hotel-hotel. Namun berdasarkan surat edaran tersebut, pihak hotel harus menyiapkan mekanisme untuk kapasitas 25 persen tamu.

"Mekanismenya wajib menyiapkan ruang transit, supaya bisa masuk 25 persen sesuai kapasitas. Ketika mereka keluar 10 persen, masuk lagi 10 persen. Begitu alurnya," kata Anggiat dalam konferensi persnya di Hotel Melia hari ini.

PHRI Sulsel juga sepakat menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam surat edaran, yaitu tidak menyiapkan jamuan makan di tempat melainkan mealbox atau makanan kotak yang langsung dibawa pulang.

"Jadi begitu masuk, salam ala Namaste dengan penggantinya, ambil mealbox, dan langsung pulang. Begitu alurnya," katanya.

PHRI Sulsel pun menyatakan mendukung aturan PPKM mikro di Makassar. Karena biar bagaimanapun penanganan COVID-19 di Makassar dan Sulsel merupakan persoalan bersama.

"Kami PHRI bersikap bahwa apa yang dilakukan Pak Wali Kota dalam rangka meredam pertumbuhan COVID-19, kami mendukung. Mudah-mudahanan tanggal 25 ini berakhir PPKM agar kenormalan bisnis bisa kita nikmati," kata Anggiat.

Anggiat mengungkapkan bahwa PPKM telah memporak-porandakan tingkat hunian hotel di Makassar. Rata-rata tingkat hunian saat ini hanya 18 persen bahkan ada yang hanya 8 persen.

"Semua sepi. Mudah-mudahanan COVID-19 terkendali, PPKM darurat dibuka, PPKM mikro dibuka, aktivitas kunjungan kerja korporasi, aktivitas meeting pemerintahan, bisa bergulir kembali agar ketersediaan jumlah kamar di Makassar, Sulsel bisa membaik," katanya.