Pemkot Makassar Beri Lampu Hijau Pernikahan di Hotel

Resepsi pernikahan, kata Rudy, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya tidak boleh makan dan minum di tempat acara.

Rudy mengatakan, di saat orang makan dan minum, maka secara otomatis orang akan membuka maskernya. Sementara potensi penularan virus sangat mungkin terjadi ketika orang berinteraksi tanpa menggunakan masker. 

"Apalagi jika ada musik yang diputar, maka jarak akan semakin rapat saat melakukan interaksi. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya setiap 30 orang minimal ada satu petugas hotel yang mengawasi selama proses pesta pernikahan berlangsung," ujarnya.

Penerapan protokol kesehatan, lanjutnya, harus benar-benar dipatuhi. Jika tidak, Pemkot sudah menyiapkan sanksi tegas terhadap pengelola hotel dan gedung yang melanggar protokol kesehatan saat menggelar pesta pernikahan.

“Sanksinya tegas, mereka tidak dibolehkan lagi menggelar pesta pernikahan jika terbukti terjadi pelanggaran protokol kesehatan," ujar Rudy.

Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Makassar, Muhammad Sabri, juga mengatakan bahwa pengusaha hotel atau pengelola gedung yang melanggar bisa dikenakan sanksi berupa denda. 

"Apabila ini melanggar maka ada denda. Dendanya itu sebesar Rp25 juta rupiah atau penutupan usaha bagi hotel yang melanggar," kata Sabri.

Diketahui, Pemkot Makassar sebelumnya menerbitkan Perwali Nomor 53 tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Sabri mengatakan perwali ini merupakan upaya Pemkot Makassar dalam mendorong pemulihan dan percepatan ekonomi nasional. Meski begitu, perwali ini belum diterapkan dan masih dalam tahap sosialisasi.

"Perwali ini untuk pemulihan atau percepatan ekonomi agar tetap berjalan maka dibukalah tempat-tempat seperti hotel, tempat-tempat pertemuan," ujar Sabri.