Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran hibah Rp64 miliar lebih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.
Alokasi anggaran itu tertuang dalam berita acara kesepakatan pendanaan yang diteken Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar dan Ketua KPU Makassar M. Faridl Wajdi, di Balai Kota Makassar, Kamis (12/10/2023).
Menurut berita acara, Pemkot Makassar sepakat mengalokasikan anggaran penyelenggaran Pilkada 2024 ke KPU setempat senilai Rp64.122.123.800. "Atas kesepakatan ini, berarti dalam waktu dekat kita akan melangkah pada tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024," kata Farid, Kamis.
Farid menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, anggaran penyelenggaran Pilkada 2024 akan ditransfer dari Pemkot ke KPU Kota Makassar dalam dua tahap. Masing-masing pada tahun 2023 sebesar 40 persen dengan nilai Rp25 miliar lebih, lalu tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60 persen dengan nilai Rp38 miliar lebih.
Farid mengatakan, setelah penandantangan berita acara kesepakatan pendanaan, KPU makassar dan Pemkot akan segera meneken NPHD. NPHD jadi dasar pemberian hibah anggaran penyelenggaran pilkada.
"Tugas KPU Kota pasca NPHD nanti adalah memastikan setiap belanja negara utk pilwali Makassar tetap akuntable dan terukur serta sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara," katanya.
Sejauh ini, baru dua daerah di Sulsel yang telah menyepakati anggaran Pilkada 2024 dengan menandatangani NPHD. Dua daerah itu yakni Kabupaten Gowa dan Maros.
Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin pun telah mewanti-wanti semua daerah yang belum menyepakati anggaran Pilkada 2024 agar segera merampungkannya. Namun dia berharap semua daerah telah rampung bulan Oktober ini.
"Prinsip semua sudah menganggarkan. Insyaallah bulan ini kita selesaikan NPHD-nya satu per satu," kata Bahtiar.