Pemadaman Listrik, LBH Makassar Dorong Masyarakat Gugat PLN

Selain gugatan perdata, Abdul Azis juga mencatat adanya Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 1999 yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yaitu mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata dia, jika konsumen, dalam hal ini masyarakat, mengalami kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha, yaitu PLN, harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Baik atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen yang disebabkan oleh konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

"Jika pelaku usaha (PLN) menolak dan atau tidak memberikan tanggapan dan atau tidak penuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK atau ke badan peradilan," ucap Abdul Azis.

Pegiat hukum LBH juga mencatat bahwa informasi mengenai pemadaman listrik berkala yang disampaikan melalui media sosial tidak selalu sampai kepada masyarakat dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat elektronik karena tidak ada persiapan mematikannya sebelum pemadaman listrik.

"Seharusnya masyarakat sebagai konsumen mendapatkan pelayanan (listrik) yang baik, karena kan mereka sudah membayar tagihan listrik. Kan selama ini kalau ada masyarakat yang terlambat membayar atau tidak pasti diputus, sementara kalau dipadamkan begini masyarakat tidak dapat apa-apa," Azis menerangkan.

Terkait gugatan ke pengadilan, pegiat hukum dari LBH Makassar siap untuk mendampingi konsumen yang terdampak pemadaman listrik berkala ini. Namun pendampingan hukum diutamakan bagi masyarakat miskin.

"Jadi nanti kita lihat ada kelompok rentan akibat pemadaman listrik berulang dan menimbulkan kerugian seperti rumah kebakaran akibat pemadaman listrik ini maka bisa diwakili untuk bisa menuntut kerugian ke pengadilan," Azis menambahkan.

Sebelumnya General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) M. Andy Adchaminoerdin menjelaskan, pemadaman listrik merupakan dampak dari kemarau panjang dan el nino.

Sistem Kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan terhubung mulai dari Sulawesi Selatan daratan, Sulawesi Barat, Palu (Sulawesi Tengah) dan Sulawesi Tenggara daratan sangat bergantung terhadap debit air Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Saat ini debit air menurun drastis, sehingga pasokan listrik turut berkurang.

"Berbagai upaya terus dilakukan mulai dari Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang secara kontinyu terus dilakukan khususnya di daerah aliran sungai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air," ucapnya.

Andy menambahkan segala upaya telah dilakukan dengan merelokasi pembangkit dari beberapa wilayah tersebar di Indonesia dengan tambahan daya sebesar 80 Megawatt (MW). "Kami berharap upaya ini dapat segera membantu sistem kelistrikan di Sulbagsel. Tim ahli pembangkitan juga turut didatangkan ke Makassar untuk mengakselerasi penormalan pasokan listrik," dia menambahkan.