Ombudsman Sulsel Masih Buka Aduan Kecurangan PPDB 2024

Tahun ini, Disdik melibatkan relawan Massikola untuk membantu warga yang butuh dibantu mendaftarkan anaknya secara daring. Disdik menyediakan tempat pelayanan bagi orang tua yang tidak memiliki fasiltas.

Setelah layanan ini diterapkan, ada beberapa testimoni orang tua peserta didik yang menyampaikan terima kasih. Mereka merasa terbantu dengan layanan tersebut sebab tidak semua warga mahir menggunakan teknologi.

"Nah, sekarang kalau orang tua tidak memahami atau tidak paham tentang IT, apalagi tidak memiliki fasilitas tentang android dan sebagainya, itu bisa dibantu langsung ke sekolah saja. Sekolah mana saja pasti bisa dibantu, semua operator akan membantu," kata Muhyiddin.

Muhyiddin pun mengklaim PPDB tahun ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya meski belum 100 persen sempurna. Hal itu karena pihaknya selalu berupaya memperbaiki setiap tahun dan menjadi bahan evaluasi.

"Ini tidak ada keluhan bahkan mudah sekali karena pendaftarannya tidak perlu menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu. Android pun itu mudah untuk diakses," ujarnya.

Masalah-masalah klasik yang kerap terjadi tahun-tahun sebelumnya seperti server down atau titik koordinat salah juga nyaris tak lagi dijumpai pada PPDB tahun ini. Kalau pun ada kendala, maka itu tidak berkaitan dengan kendala teknis seperti orang tua yang salah mendaftarkan anaknya.

"Kan biasanya kasat kusut orang tidak bisa, sekarang alhamdulilah tidak. Itu bagus sekali. Artinya ini yang tetap kita pertahankan dan tentu apa yang menjadi kendala-kendala dan sebagainya itu tentu kan menjadi evaluasi setiap tahun," kata Muhyiddin.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar, menilai PPDB tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Siswa yang lolos jalur zonasi juga lebih banyak dan jarak rumah dari sekolah juga ditambah.

Dari segi aduan, Ombudsman belum menerima aduan seperti tahun lalu. Meski ada 7 laporan terkait PPDB yang masuk, namun dipastikan bukan masalah berarti dan telah diselesaikan.

"Khusus untuk SMA di Makassar itu relatif cukup lebih baik dari tahun lalu. Kalau SD, SMP secara umum untuk pemantauannya itu kan masih dilakukan oleh teman-teman dan dari segi laporan setahu saya sampai kemarin itu tidak ada (temuan)," kata Ismu.

Kalau pun ada keluhan, kata Ismu, hanya terkait persoalan kurang pahamnya warga terhadap petunjuk teknis (juknis) PPDB. Warga merasa sosialisasi juknis belum maksimal.

"Jadi banyak yang belum memahami misalnya kenapa kuota zonasi untuk SMP di Makassar hanya sekitar 9.000 padahal di juknis sudah diatur ada kuota 70 persen untuk zonasi dan selebihnya untuk jalur prestasi dan afirmasi," kata Ismu.

Dia juga mengatakan pihak sekolah tahun ini juga sudah lebih hati-hati daripada tahun lalu. Tahun lalu verifikasinya sangat terbatas bahkan panitia hanya melihat secara fisik dokumen yang dilampirkan.

"Untuk yang sekarang, dari pemantauan kami kemarin untuk tingkat SMA semuanya sudah menggunakan cek langsung QR code-nya untuk tahu keasliannya, bahkan untuk yang lulus ini beberapa dokumen yang dicurigai itu dilakukan validasi ke Disdukcapil," katanya.

Meski demikian, Ismu mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan PPDB meski prosesnya telah selesai. Hal ini berkaca dari pengalaman tahun lalu di mana biasanya aduan tetap masuk.

"Biasanya PPDB itu juga kalau untuk hal-hal lainnya misalnya pungli, masih berlanjut terus sampai selesainya pengumuman. Sementara kita belum lihat," kata Ismu.

Dia pun berharap penyelenggara PPDB benar-benar memperhatikan juknis yang ada. Di sisi lain, masyarakat juga mesti terus diedukasi terus agar tidak menggunakan jalur-jalur yang ilegal.

"Saya tetap mengimbau bagi yang merasa ada kecurangan PPDB, silakan untuk menyampaikan konsultasi dan laporannya ke Ombudsman kalau memang ada hal-hal yang dianggap janggal," kata Ismu.