Ombudsman Sulsel Kukuhkan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi

Ismu menjelaskan partisipasi aktif jurnalis diharapkan bisa mengkapitalisasi perhatian mereka terhadap isu pelayanan publik yang selama ini sudah berjalan. Dengan adanya KMPMDP, pengawasan maladministrasi dinilai bisa lebih maksimal dan terstruktur.

"Teman-teman media saya yakin sudah di luar KMPMDP ini pun sudah pasti memiliki perhatian pada pelayanan publik. Hanya kita ingin lebih mengkapitalisasi lagi peran yang ada selama ini supaya dalam konteks pengawasan pelayanan publik itu bisa lebih maksimal," katanya.

Dalam wawancara, dia juga menyoroti tingginya potensi maladministrasi di tingkat desa. Menurutnya, desa menjadi level pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat sekaligus memiliki intensitas politik yang tinggi. 

"Setiap habis pemilihan kepala desa baru, biasanya langsung ada pergantian perangkat desa. Padahal, pergantian itu sudah diatur tegas lewat Permendagri. Prosedurnya jelas, tapi banyak dilewati kepala desa terpilih, sehingga muncul banyak pengaduan ke Ombudsman," jelasnya.

Laporan yang sering diterima Ombudsman di antaranya terkait layanan yang tidak berpihak pada masyarakat serta pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur. Ombudsman pun kerap meminta kepala desa untuk mengembalikan perangkat yang diberhentikan secara tidak sah.

"Ini banyak yang dilewati oleh kepala desa terpilih sehingga yang digantikan banyak menyampaikan pengaduan ke Ombudsman. Akhrinya kita minta untuk dikembalikan," kata Ismu.