Munafri Kembali Ingatkan OPD Makassar Fokus pada Program Prioritas

08 Mei 2025, 09:40 WIB

Aan Pranata

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. (dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

Wali Kota Makassar meminta OPD fokus pada program prioritas dan efisiensi anggaran
Appi menekankan pentingnya program yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan
Beberapa kegiatan di APBD berpotensi dibatalkan karena belum bisa dijalankan oleh OPD

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kembali menekankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor agar mengutamakan efisiensi anggaran. Masing-masing OPD diingatkan fokus pada program-program prioritas.

Munafri menyampaikan itu usai memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bersama sejumlah dinas lingkup Pemerintah Kota Makassar, di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Selasa (6/5/2025).

“Kami rapat koordinasi sekaligus evaluasi bersama OPD guna untuk menyelaraskan program prioritas di tahun berjalan,” kata Munafri.

1. Program fokus untuk yang berdampak langsung ke masyarakat

Balai Kota Makassar. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Dalam arahan dan evaluasinya, wali kota yang akrab disapa Appi itu meminta dari masing-masing OPD untuk menyampaikan program-program yang telah disusun dan berdampak langsung ke masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Kata Appi, pengalihan anggaran dari program yang dinilai kurang relevan harus dialihkan atau difokuskan pada kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Seperti layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan infrastruktur dasar. Disfungsi program harus segera diatasi demi efektivitas pelayanan publik di Kota Makassar,” jelas Appi.

2. Efisiensi anggaran masih dalam tahap rasionalisasi

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Terkait efisiensi anggaran, Appi menyebut masih dalam tahap rasionalisasi di setiap OPD. Namun ia optimistis total nilai bisa diketahui lebih cepat.

“Kita sedang menunggu hasil hitung hitungan OPD, termasuk di kecamatan dan kelurahan supaya bisa kita maksimalkan untuk proses itu,” tuturnya.

“Artinya ini adalah sesuatu yang kita kedepankan untuk menjaga stabilitas masyarakat yang ada di wilayah paling kecil itu,” tambah Appi.

3. Kegiatan dalam APBD berpotensi dibatalkan

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Appi juga menegaskan beberapa kegiatan di APBD berpotensi dibatalkan. Hal ini sekaitan dengan program-program yang belum bisa dijalankan OPD.

“Kan ada beberapa yang kemungkinan tidak bisa jalan. Contohnya beberapa pembangunan fisik, kalau kita mau jalankan sekarang apa iya. Misalnya mau bikin bangunan, apakah akan selesai di akhir tahun atau tidak. Lebih bagus anggarkan di APBD Pokok 2026,” Appi mengatakan.