MK Izinkan Capres Kampanye di Kampus, Mahasiswa Unhas: Welcome!

Menurut Achmad Fauzan, keputusan tersebut masih menjadi perbincangan di masyarakat dan kelompok mahasiswa. Karena ada yang menilai sebagai hal positif, adapula yang memandang negatif.

"Dari sisi negatif salah satunya netralitas atau citra kampus sebagai lembaga yang netral dapat ternodai. Tapi positifnya kita dapat menilai dan menguji pikiran setiap calon, kapasitas dan bagaimana problem solver dari calon pemimpin bangsa," tegas Achmad.

Fauzan, mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2019, mengaku saat ini kepengurusan BPM atau BEM dalam masa transisi. Walau demikian, mahasiswa menyambut baik bila nanti capres-cawapres bersedia hadir memaparkan gagasannya.

"Pintu kami terbuka, memang dilihat kegiatan seperti ini (kampanye) bisa menarik simpati dan perhatian banyak orang, tapi perlu saya tekankan kembali bahwa masih banyak kemungkinan yang akan terjadi," jelas Achmad.

Sebagai informasi, pada Selasa (15/8/2023) lalu, MK menerbitkan putusan Nomor 65/PII-XXI/2023 yang mengizinkan peserta Pemilu berkampanye di fasilitas pemerintahan dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye.

Putusan MK tersebut berdasarkan permohonan dari dua orang pemohon yang menilai, ada inkonsistensi aturan yang diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum atau Pemilu.

Bahwa dalan larangan berkampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah tercantum tanpa syarat yang tertuang dalam pasal 280 ayat (1) huruf h. Tapi dalam penjelasan tercantum kelonggaran.