Mendagri Dorong Pemda Ubah Baliho Jadi Sumber PAD lewat Videotron

19 Sep 2026, 11:07 WIBKota Makassar2 min read

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Mendagri Dorong Pemda Ubah Baliho Jadi Sumber PAD lewat Videotron

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sambutan dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Sabtu (19/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Mendagri Tito Karnavian meminta pemda menata spanduk dan baliho melalui ruang promosi terpusat, termasuk videotron, agar kawasan perkotaan tidak terlihat semrawut.
Videotron dinilai dapat menjadi sumber PAD karena pemasang iklan dikenai biaya; model ini disebut telah diterapkan di Jakarta, Semarang, Bandung, dan sejumlah kota lain.
Pemerintah pusat menyiapkan pertemuan kepala daerah akhir September 2026 membahas Indonesia Asri; penataan lingkungan juga menjadi kriteria pemberian insentif fiskal bagi pemda berprestasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) menata pemasangan spanduk dan baliho dengan menyediakan media promosi yang lebih teratur, seperti videotron. Langkah tersebut dinilai tidak hanya membuat tata kota lebih tertata, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Sabtu (19/9/2026). Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan pemasangan spanduk dan baliho yang dinilai membuat sejumlah kawasan perkotaan terlihat semrawut.

"Beliau menyampaikan di Bali, indah, destinasi wisata dunia, tapi lihat berantakannya, semua orang boleh bebas, harusnya diatur," kata Tito.

1. Pemda diminta tata pemasangan baliho

Ilustrasi baliho calon legislatif partai politik. idntimes.com

Menurut Tito, pemerintah daerah dapat menyediakan ruang khusus untuk pemasangan iklan, misalnya melalui baliho yang ditata secara terpusat maupun videotron. Dengan begitu, materi promosi tidak lagi dipasang secara sembarangan di berbagai lokasi.

"Misalnya dibuat baliho atau dibuat videotron. Dan kemudian enggak boleh sembarangan untuk membuat spanduk promosi yang dibuat semaunya," katanya.

2. Videotron bisa jadi sumber PAD

Ilustrasi Videotron (IDN Times/Khusnul Hasana)

Tito menyebut sejumlah daerah telah menerapkan konsep penggunaan videotron untuk penataan promosi luar ruang. Di antaranya Jakarta, Semarang, dan Bandung.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat menarik biaya dari pihak yang memasang iklan. Pendapatan tersebut kemudian dapat masuk sebagai PAD.

"Videotron seperti ini di Jakarta sudah dimulai, Semarang, Bandung, di beberapa kota lain mereka membuat videotron dan kemudian yang akan memasang promosi ya sana bayar dan sekaligus juga nanti dapat PAD," jelasnya.

3. Kepala daerah akan dikumpulkan

Tito mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan pertemuan yang melibatkan seluruh kepala daerah. Pertemuan tersebut akan membahas konsep Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah.

Pertemuan tersebut rencananya digelar pada akhir September 2026. Selain kepala daerah, pemerintah juga berencana melibatkan pimpinan DPRD, kepolisian, TNI, serta kejaksaan.

"Saya akan segera kumpulkan kepala daerah. Dan kami rencanakan akhir bulan ini. Kami lihat situasi bagaimana kegiatan beliau. Rencana kita akan kumpulkan lagi," kata Tito.

4. Penataan lingkungan masuk kriteria insentif fiskal

Ilustrasi lingkungan (IDN Times/Mardya Shakti)

Tito mengatakan penataan lingkungan menjadi salah satu isu yang didorong pemerintah pusat. Kebersihan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan daerah.

"Kalau pertandingan nasional, daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya kuat, itu rata-rata mendominasi pemenang. Sehingga yang fiskalnya rendah, itu berarti sekali dan bersaing gitu," katanya.

Konsep Indonesia Asri juga menjadi salah satu kriteria dalam pemberian insentif fiskal. Insentif tersebut diberikan kepada pemerintah daerah berprestasi.