Lapas Makassar Jamin Hak Pilih Ratusan Narapidana

Sebagai upaya memenuhi hak pilih warga binaan, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggelar kegiatan jemput bola perekaman data e-KTP di Lapas Makassar, Selasa pagi. Dalam kegiatan itu, petugas merekam data 361 warga Lapas yang berdomisili di kota Makassar.

Budi berharap, perekaman data di kalangan narapidana bisa maksimal. Sebab e-KTP merupakan persyaratan utama untuk menyalurkan hak pilih.

“Mudah-mudahan bisa terakomodir, karena banyak (narapidana) yang belum punya e-KTP,” ujar Budi.

Ketua KPU Kota Makassar Farid Wajdi mengatakan petugas akan mengklasifikasikan warga binaan Lapas Makassar berdasarkan jenis pemilih. Narapidana pemilik hak pilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK). Adapun napi yang sudah terdaftar di DPT tapi tidak bisa memilih di TPS tempat asalnya, masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Napi dalam Lapas, kata Farid, juga akan digolongkan menurut domisilinya. Masing-masing berisikan warga kota Makassar, warga Sulsel, serta warga asal luar provinsi.

“Kami menjamin masyarakat tidak tercederai hak pilihnya,” ujar Farid.

Jelang Pemilu dan Pilpres tahun 2019, KPU Kota Makassar masih terus menyisir warga yang belum terdaftar dalam DPT. Pendataan untuk daftar pemilih khusus (DPK) akan berlangsung hingga Maret mendatang agar semua pemilik hak pilih bisa berpartisipasi pada hari pemungutan suara 17 April.

“Sejauh ini DPK masih 135 orang. Sampai hari pemilihan, kita berupaya meminimalisir warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” Farid menambahkan.