KPU Sulsel Tunggu Juknis KPU RI Soal Anggaran PSU Pilkada Palopo

Berdasarkan regulasi yang berlaku, anggaran pelaksanaan pilkada, termasuk PSU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, KPU Sulsel perlu memastikan apakah sisa anggaran dari Pilkada Palopo sebelumnya masih mencukupi atau perlu tambahan dana.

"Karena NPHD kemarin aturannya pemerintah daerah mempersiapkan anggaran dan sisa anggaran kemarin seperti apa dan bagaimana pelaksanaan nya seperti apa. Untuk selanjutnya kita akan konsultasi dengan Pemda," jelas Hasbullah.

KPU Sulsel mengambil alih pelaksanaan PSU untuk Pilkada Palopo. Pasalnya, susunan anggota KPU Palopo saat ini tidak kuorum mengingat, 3 komisioner KPU Palopo telah dipecat berdasarkan pada keputusan DKPP beberapa waktu lalu.

"Untuk sementara diambil alih oleh provinsi. Sebagaimana surat keputusan KPU RI karena tidak quorum dan dalam aturan akan diambil alih oleh satu tingkat di atasnya atas perintah KPU RI," kata Hasbullah.

KPU Sulsel memastikan mereka siap menjalankan putusan MK. KPU sedang berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk Pemda dan KPU RI, begitu juknis resmi diterbitkan.

"Keputusan MK mengikat dan harus dilaksanakan. Jadi perintah MK memberi waktu 90 hari untuk mempersiapkan semuanya," kata Hasbullah.